Jawa Pos Radar Madiun – Sebuah pertanyaan sederhana namun menohok kembali menyeruak ke permukaan.
Mengapa kesejahteraan guru di Indonesia belum juga disetarakan?
Mengapa sekat status administrasi—antara ASN dan Honorer, antara Kemendikbud dan Kemenag—masih menjadi tembok tebal pembeda hak hidup layak?
Padahal, beban tugas, tanggung jawab moral, dan tetesan keringat mereka di ruang kelas adalah sama.
Realita di lapangan menunjukkan, guru bukan sekadar pengajar materi. Mereka adalah "orang tua kedua", bahkan seringkali menjadi satu-satunya sandaran bagi siswa yang rapuh.
Pengorbanan "Sunyi" yang Tak Masuk APBN
Di balik laporan administratif yang kaku, tersimpan ribuan kisah pengorbanan guru yang tak pernah tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dari penghasilan yang jauh dari kata cukup, tak sedikit guru menyisihkan uangnya untuk murid.
Ada guru yang diam-diam membelikan seragam bagi murid yang bajunya sudah lusuh dan kekecilan.
Ada guru yang membagi bekal makan siangnya untuk siswa yang menahan lapar karena tak punya uang saku.
Ada guru yang memeluk murid yang menangis, bukan karena nilai buruk, tapi karena butuh figur orang tua.
Air Mata di Sudut Sekolah
Kisah menyayat hati sering terjadi di sudut-sudut sekolah. Ketika seorang anak menangis kelaparan sementara teman-temannya jajan, gurulah yang datang mendekat.
Guru memberi bukan karena mereka kaya, melainkan karena mereka tak tega. Di momen itu, negara mungkin absen, tetapi guru hadir dengan hati yang utuh.
Dari sanalah tertanam janji sunyi dalam diri sang anak: kelak ia ingin menjadi manusia yang berguna, meneladani gurunya.
Inilah wajah pendidikan yang sesungguhnya. Bukan sekadar angka di rapor, melainkan keteladanan hidup.
Ketimpangan kesejahteraan antara guru negeri dan swasta, atau guru dinas dan madrasah, sejatinya adalah penggerusan nilai kemanusiaan.
Guru swasta dan madrasah bukanlah relawan atau pekerja sambilan. Mereka adalah profesional yang bekerja penuh dedikasi menjaga masa depan bangsa.
Membiarkan mereka hidup dalam kesulitan ekonomi sama saja dengan membiarkan pondasi bangsa keropos.
Menyetarakan guru adalah investasi, bukan beban anggaran. Guru yang sejahtera akan mengajar dengan tenang, fokus, dan tanpa kecemasan besok makan apa.
Pesan untuk Negara
Pemerintah harus berhenti membedakan guru berdasarkan status administratif.
Di mata murid, tidak ada bedanya guru PNS atau Honorer. Semuanya adalah pahlawan yang menyelamatkan masa depan mereka.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak membiarkan para penyelamatnya hidup dalam ketidakpastian.
Sudah saatnya negara hadir, menutup luka sosial ini dengan kebijakan yang adil dan memanusiakan. (*)
Editor : Mizan Ahsani