alexametrics
26.3 C
Madiun
Monday, May 16, 2022

Revisi UU KPK (Pengalaman Proses Saling Memengaruhi)

KEBETULAN saya punya pengalaman dalam proses Pembuatan Undang-undang (UU) dengan DPR. Ada tiga RUU yang kebetulan saya terlibat secara langsung membahas dengan DPR. Pertama RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kemudian RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Serta RUU tentang Pemerintahan Aceh.

Malahan khusus untuk pembahasan RUU KIP saya ditunjuk sebagai wakil ketua dalam membahas dengan DPR. Banyak hal yang kemudian menjadi pengalaman menarik ketika membahas RUU tersebut. Dan kebetulan RUU KIP tersebut atas inisiatif DPR. Sehingga proses mulai dengan kajian akademik, pengusulan semua dari DPR. Sedang pemerintah sebagai pihak yang ikut membahas. Sedang dalam pembahasan RUU ITE dan Pemerintahan Aceh saya sebagai anggota.

Yang lebih menarik lagi, ketiga RUU tersebut sangat menjadi perhatian masyarakat. Untuk RUU KIP beberapa LSM sangat intens dalam memperjuangkan UU ini. Bahkan beberapa LSM tersebut mendapat dana bantuan dari lembaga donor dari luar negeri. Malahan waktu itu, saya diminta oleh salah satu LSM menjadi salah satu konsultan dalam operasionalnya.

Dalam operasionalnya, sebelum RUU KIP dibuat, LSM tersebut secara aktif memberi advokasi kepada Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk Membuat Perda tentang keterbukaan informasi. Walupun kemudian namanya bermacam-macam. Namun substansi isinya adalah agar Pemda menjadi transparan dalam pengelolaan pemerintahannya. Salah satu strategi LSM untuk mendesak agar pemerintah pusat bersedia membahas RUU KIP nantinya. Logikanya, beberapa Pemda Provindi,Kabupaten/Kota saja sudah bersedia terbuka dalam pengelolaan pemerintahannya, masak pemerintah pusat justru tertinggal.

Berbeda dengan RUU ITE. Untuk UU ITE inisiatif ada di tangan pemerintah. dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Baik mulai persiapan, seperti kajian akademik, penyiapan materi maupun pengusulan dalam prioritas untuk dikaji di DPR Kemkominfo yang mempersiapkan. Masuknya dalam agenda RUU yang akan dibahas. Karena umumnya, untuk UU yang akan dibahas, masuk dalam agenda di Baleg DPR. Malahan waktu itu, kominfo harus menyediakan anggaran untuk studi banding ke beberapa negara yang sudah memiliki UU ITE.

Yang unik adalah, ketika RUU ITE menjadi inisiatif pemerintah, sudah berkali-kali upaya itu dilakukan. Sejak 2001 sudah digagas mengingat kebutuhan yang sangat mendesak ketika itu. Namun sampai dengan beberapa tahun belum mendapat tanggapan. Baru ada tanggapan sekitar tahun 2005 namun waktunya tidak. Dan selalu mundur. Akhirnya baru tahun 2008 UU ITE tuntas selesai.

Sedang untuk RUU Pemerintahan Aceh merupakan inisiatif pemerintah. Kementerian yang ditunjuk dalam amanat presiden (Ampres) adalah Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah. Dibantu Kementerian dan lembaga lainnya diantaranya Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkominfo, dll.  Setelah ditandatangani MoU antara pemerintah Indonesia dengan GAM waktu itu kemudian sebagai tindak lanjut segera disusun draf RUU Pemerintahan Aceh oleh tim. Oleh karena Kemendagri sebagai Kementerian yang ditunjuk untuk memimpin wakil dari pemerintah, untuk mempermudah pelaksanaan ditunjuk Badan Litbang Kemendagri sebagai sekretarisnya.

Tentu karena RUU Pemerintahan Aceh menyangkut hajat hidup masyarakat Aceh, waktu itu masyarakat Aceh baik melalui anggota DPR wakil dari Aceh, LSM, wakil dari GAM, atau lewat tokoh-tokoh Aceh di Jakarta sangat getol memperjuangkan aspirasinya agar masuk dalam pasal-pasal RUU tersebut. Kita tim sangat merasakan akan nuansa itu. Dan itu sah-sah saja agar RUU dalam pembahasan tidak menimbulkan jalan buntu.

Justru RUU merupakan jalan keluar terhadap penyelesaian konflik Aceh yang lebih dari tiga puluh lima tahun lamanya. Yang rugi tentu semuanya. Apalagi masyarakat Aceh sangat menderita karenanya. Alhamdulillah sampai dengan sekarang belum ada suara atau upaya untuk adanya perubahan undang-undang ini. artinya UU Pemerintahan Aceh nampaknya sampai dengan saat ini relative sudah memenuhi baik keinginan masyarakat Aceh maupun pemerintah sendiri.

Namun ketiga RUU yang kebetulan saya ikut membahas tidak sampai adanya demo seperti UU KPK yang kemudian akan direvisi oleh DPR tersebut. Namun tidak berarti tidak ada tekanan dari ekosistem. Untuk RUU KIP misalnya gerakan utamanya dari LSM luar biasa besar. Namun gerakan LSM sepaham dengan DPR. Artinya, DPR kalau boleh jujur, tidak mempunyai kapasitas memadai untuk melahirkan RUU KIP tersebut. Baik dalam menyusun konsep, rancangan akademik maupun substansi isinya. Nampaknya sangat tergantung dengan LSM.

Malahan waktu pembahasan dengan DPR, para penggiat RUU KIP sangat aktif mengikuti setiap persidangan yang dilakukan. Kecuali kalau ada pembahasan secara tertutup, baru tidak bisa diikuti oleh siapa pun kecuali panja DPR dan wakil pemerintah. Malahan, karena begitu aktifnya para penggiat dari LSM dalam mengikuti setiap acara pembahasan kita (dari pemerintah) menyebut “fraksi balkon.”

Baca Juga :  Revisi UU ITE

Maksud dari “fraksi balkon” tersebut bahwa kelompok penggiat yang notabene para LSM yang mempunyai dedikasi tinggi tersebut selalu duduk di balkon atas namun perannya sangat besar. Setiap materi yang dibahas apabila kelihatan DPR menemui kesulitan atau masukan yang perlu, yang memberi input adalah para penggiat tersebut. tentu melalui alat komunikasi seperti SMS waktu itu.

Mengapa saya menyebut DPR waktu itu sangat tergantung dengan penggiat atau LSM? Waktu rehat, saya selaku wakil pemerintah didekati oleh oleh ketua baleg DPR dengan berbisik beliau mengatakan kira-kira begini,”Pak Prawoto tolong Bapak yang kritis dalam membahas RUU ini ya. Karena, kita semua jujur saja tidak terlalu paham tentang ini. Semua ini yang menyiapkan adalah penggiat-penggiat tersebut.” Waktu itu saya sudah menduga. Namun, dengan pernyataan ketua baleg tersebut saya semakin hati-hati. Jangan sampai dengan disahkannya UU KIP nanti justru akan sangat merugikan bangsa Indonesia.

Demikian juga RUU ITE. Antara LSM dengan DPR sepaham terhadap konsep dan isi RUU ITE, karena RUU ITE atas inisiatif pemerintah. Wajar kemudian RUU ITE kalau kemudian mendapat pendalaman dari DPR. Apalagi RUU sangat dekat dengan pembatasan kebebasan. Mengingat pasca era reformasi yang mengedepan adalah menganggap rezim sebelumnya sangat membatasi kebebasan oleh sebab itu salah satu agendanya adalah membuka kran kebebasan.

Berlanjut ketika UU ITE yang kemudian dianggap sangat membelenggu kebebasan. Kasus Prita yang memantik menadikan DPR dan LSM serta masyarakat luas bersatu padu untuk mengubah UU ITE ini. Kasus tersebut bermula ketika Prita mengirimkan e-mail berisikan kritikan atas pelayanan buruk di Rumah Sakit Omni Internasional. Ketika proses hukum bergulir, ibu umah tangga tersebut ditahan di lapas Tangerang. Oleh karena kasus tersebut revisi UU ITE kemudian digaungkan oleh berbagai kalangan. Dan kemudian mendapat sambutan berbagai pihak utamanya DPR.

Sangat berbeda dengan UU KPK saat ini. Usul revisi justru dari kalangan DPR. Oleh sebab itu kemudian DPR mengusulkan kepada pemerintah untuk membahas perubahan terhadap UU KPK. Pemerintah setuju terhadap perubahan UU KPK tersebut dengan berbagai syarat justru jangan sampai melemahkan KPK sebagai benteng terakhir perang terhadap korupsi. Konsistensi pemerintah dan keraguan akan niat baik DPR tersebut yang kemudian diragukan oleh berbagai kalangan masyarakat maupun para penggiat anti korupsi. Berbeda dengan pembahasan UU yang pernah saya ikuti. Justru saat ini antara DPR dan masyarakat penggiat anti korupsi berseberangan jalannya. Oleh sebab itu salah satu upaya tekanannya adalah dengan melalui demo yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Agar ketidaksetujuannya didengar.

Namun nampaknya revisi akan berjalan terus. Langkah yang perlu dilakukan untuk terus mengkritisi adalah dengan membentuk “fraksi balkon” seperti yang selama ini telah dilakukan seperti uraian saya tersebut di atas. Atau kalau kemudian suara tersebut juga tidak didengar, pasal-pasal yang dianggap bertentangan digugat di Mahkamah Konstitusi.

Karena kalau masyarakat penggiat anti korupsi tidak selalu kritis, masyarakat akan diam. Dan DPR sebagai wakil rakyat dan menganggap wakil yang sah dikhawatirkan akan menggunakan kemungkinan melemahkan KPK seperti yang selama ini dikhawatirkan.

Betul kemudian apa yang kemudian disampaikan oleh Pak SBY ketika terpilih menjadi presiden dan mengharapkan masyarakat luas menghendaki kabinet terdiri dari para profesional, “terus terang pada awalnya saya berpikir begitu. Dengan mandat yang besar dari rakyat, 60 persen suara yang saya raih, dukungan kepada saya untuk menjalankan roda pemerintahan pasti akan kuat. Ternyata, dunia politik riil tidak seperti itu. Saya keliru dalam hal ini. Sama kelirunya dengan para pengamat dan politisi yang mengkritik saya itu.

Dalam pemilihan presiden tahun 2004 memang saya mendapatkan dukungan 66 juta lebih, atau setara dengan 66 persen. Tetapi, setelah pemilu selesai, mereka tidak lagi aktif dan punya peran nyata untuk memuluskan langkah saya dalam mengelola segala macam permasalahan dan tantangan yang jelas tidak ringan. Mereka menjadi “kekuatan diam”  atau dalam terminologi politik sering disebut sebagai “the silent majority. Ketika saya, beserta pemerintahan yang saya pimpin, berhadapan dengan DPR, pers, pengamat, dan politisi yang sering amat kritis kepada saya, “kekuatan diam” itu tetap diam.”

Yang kita khawatirkan adalah ketika upaya melemahkan KPK itu nyata terjadi, mayoritas masyarakat akan tetap diam walupun wakilnya telah mengingkari janjinya. Tentu ini yang tidak kita kehendaki bersama. Kita tetap berharap penggiat anti korupsi tetap kritis, DPR dan pemerintah sesuai janjinya tidak akan melemahkan KPK. Semoga!!!!  (*)

KEBETULAN saya punya pengalaman dalam proses Pembuatan Undang-undang (UU) dengan DPR. Ada tiga RUU yang kebetulan saya terlibat secara langsung membahas dengan DPR. Pertama RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kemudian RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Serta RUU tentang Pemerintahan Aceh.

Malahan khusus untuk pembahasan RUU KIP saya ditunjuk sebagai wakil ketua dalam membahas dengan DPR. Banyak hal yang kemudian menjadi pengalaman menarik ketika membahas RUU tersebut. Dan kebetulan RUU KIP tersebut atas inisiatif DPR. Sehingga proses mulai dengan kajian akademik, pengusulan semua dari DPR. Sedang pemerintah sebagai pihak yang ikut membahas. Sedang dalam pembahasan RUU ITE dan Pemerintahan Aceh saya sebagai anggota.

Yang lebih menarik lagi, ketiga RUU tersebut sangat menjadi perhatian masyarakat. Untuk RUU KIP beberapa LSM sangat intens dalam memperjuangkan UU ini. Bahkan beberapa LSM tersebut mendapat dana bantuan dari lembaga donor dari luar negeri. Malahan waktu itu, saya diminta oleh salah satu LSM menjadi salah satu konsultan dalam operasionalnya.

Dalam operasionalnya, sebelum RUU KIP dibuat, LSM tersebut secara aktif memberi advokasi kepada Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk Membuat Perda tentang keterbukaan informasi. Walupun kemudian namanya bermacam-macam. Namun substansi isinya adalah agar Pemda menjadi transparan dalam pengelolaan pemerintahannya. Salah satu strategi LSM untuk mendesak agar pemerintah pusat bersedia membahas RUU KIP nantinya. Logikanya, beberapa Pemda Provindi,Kabupaten/Kota saja sudah bersedia terbuka dalam pengelolaan pemerintahannya, masak pemerintah pusat justru tertinggal.

Berbeda dengan RUU ITE. Untuk UU ITE inisiatif ada di tangan pemerintah. dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Baik mulai persiapan, seperti kajian akademik, penyiapan materi maupun pengusulan dalam prioritas untuk dikaji di DPR Kemkominfo yang mempersiapkan. Masuknya dalam agenda RUU yang akan dibahas. Karena umumnya, untuk UU yang akan dibahas, masuk dalam agenda di Baleg DPR. Malahan waktu itu, kominfo harus menyediakan anggaran untuk studi banding ke beberapa negara yang sudah memiliki UU ITE.

Yang unik adalah, ketika RUU ITE menjadi inisiatif pemerintah, sudah berkali-kali upaya itu dilakukan. Sejak 2001 sudah digagas mengingat kebutuhan yang sangat mendesak ketika itu. Namun sampai dengan beberapa tahun belum mendapat tanggapan. Baru ada tanggapan sekitar tahun 2005 namun waktunya tidak. Dan selalu mundur. Akhirnya baru tahun 2008 UU ITE tuntas selesai.

Sedang untuk RUU Pemerintahan Aceh merupakan inisiatif pemerintah. Kementerian yang ditunjuk dalam amanat presiden (Ampres) adalah Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah. Dibantu Kementerian dan lembaga lainnya diantaranya Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkominfo, dll.  Setelah ditandatangani MoU antara pemerintah Indonesia dengan GAM waktu itu kemudian sebagai tindak lanjut segera disusun draf RUU Pemerintahan Aceh oleh tim. Oleh karena Kemendagri sebagai Kementerian yang ditunjuk untuk memimpin wakil dari pemerintah, untuk mempermudah pelaksanaan ditunjuk Badan Litbang Kemendagri sebagai sekretarisnya.

Tentu karena RUU Pemerintahan Aceh menyangkut hajat hidup masyarakat Aceh, waktu itu masyarakat Aceh baik melalui anggota DPR wakil dari Aceh, LSM, wakil dari GAM, atau lewat tokoh-tokoh Aceh di Jakarta sangat getol memperjuangkan aspirasinya agar masuk dalam pasal-pasal RUU tersebut. Kita tim sangat merasakan akan nuansa itu. Dan itu sah-sah saja agar RUU dalam pembahasan tidak menimbulkan jalan buntu.

Justru RUU merupakan jalan keluar terhadap penyelesaian konflik Aceh yang lebih dari tiga puluh lima tahun lamanya. Yang rugi tentu semuanya. Apalagi masyarakat Aceh sangat menderita karenanya. Alhamdulillah sampai dengan sekarang belum ada suara atau upaya untuk adanya perubahan undang-undang ini. artinya UU Pemerintahan Aceh nampaknya sampai dengan saat ini relative sudah memenuhi baik keinginan masyarakat Aceh maupun pemerintah sendiri.

Namun ketiga RUU yang kebetulan saya ikut membahas tidak sampai adanya demo seperti UU KPK yang kemudian akan direvisi oleh DPR tersebut. Namun tidak berarti tidak ada tekanan dari ekosistem. Untuk RUU KIP misalnya gerakan utamanya dari LSM luar biasa besar. Namun gerakan LSM sepaham dengan DPR. Artinya, DPR kalau boleh jujur, tidak mempunyai kapasitas memadai untuk melahirkan RUU KIP tersebut. Baik dalam menyusun konsep, rancangan akademik maupun substansi isinya. Nampaknya sangat tergantung dengan LSM.

Malahan waktu pembahasan dengan DPR, para penggiat RUU KIP sangat aktif mengikuti setiap persidangan yang dilakukan. Kecuali kalau ada pembahasan secara tertutup, baru tidak bisa diikuti oleh siapa pun kecuali panja DPR dan wakil pemerintah. Malahan, karena begitu aktifnya para penggiat dari LSM dalam mengikuti setiap acara pembahasan kita (dari pemerintah) menyebut “fraksi balkon.”

Baca Juga :  Edi Diunggulkan Jadi Jawara Kategori Usia 36-40 Jamus 100 Km

Maksud dari “fraksi balkon” tersebut bahwa kelompok penggiat yang notabene para LSM yang mempunyai dedikasi tinggi tersebut selalu duduk di balkon atas namun perannya sangat besar. Setiap materi yang dibahas apabila kelihatan DPR menemui kesulitan atau masukan yang perlu, yang memberi input adalah para penggiat tersebut. tentu melalui alat komunikasi seperti SMS waktu itu.

Mengapa saya menyebut DPR waktu itu sangat tergantung dengan penggiat atau LSM? Waktu rehat, saya selaku wakil pemerintah didekati oleh oleh ketua baleg DPR dengan berbisik beliau mengatakan kira-kira begini,”Pak Prawoto tolong Bapak yang kritis dalam membahas RUU ini ya. Karena, kita semua jujur saja tidak terlalu paham tentang ini. Semua ini yang menyiapkan adalah penggiat-penggiat tersebut.” Waktu itu saya sudah menduga. Namun, dengan pernyataan ketua baleg tersebut saya semakin hati-hati. Jangan sampai dengan disahkannya UU KIP nanti justru akan sangat merugikan bangsa Indonesia.

Demikian juga RUU ITE. Antara LSM dengan DPR sepaham terhadap konsep dan isi RUU ITE, karena RUU ITE atas inisiatif pemerintah. Wajar kemudian RUU ITE kalau kemudian mendapat pendalaman dari DPR. Apalagi RUU sangat dekat dengan pembatasan kebebasan. Mengingat pasca era reformasi yang mengedepan adalah menganggap rezim sebelumnya sangat membatasi kebebasan oleh sebab itu salah satu agendanya adalah membuka kran kebebasan.

Berlanjut ketika UU ITE yang kemudian dianggap sangat membelenggu kebebasan. Kasus Prita yang memantik menadikan DPR dan LSM serta masyarakat luas bersatu padu untuk mengubah UU ITE ini. Kasus tersebut bermula ketika Prita mengirimkan e-mail berisikan kritikan atas pelayanan buruk di Rumah Sakit Omni Internasional. Ketika proses hukum bergulir, ibu umah tangga tersebut ditahan di lapas Tangerang. Oleh karena kasus tersebut revisi UU ITE kemudian digaungkan oleh berbagai kalangan. Dan kemudian mendapat sambutan berbagai pihak utamanya DPR.

Sangat berbeda dengan UU KPK saat ini. Usul revisi justru dari kalangan DPR. Oleh sebab itu kemudian DPR mengusulkan kepada pemerintah untuk membahas perubahan terhadap UU KPK. Pemerintah setuju terhadap perubahan UU KPK tersebut dengan berbagai syarat justru jangan sampai melemahkan KPK sebagai benteng terakhir perang terhadap korupsi. Konsistensi pemerintah dan keraguan akan niat baik DPR tersebut yang kemudian diragukan oleh berbagai kalangan masyarakat maupun para penggiat anti korupsi. Berbeda dengan pembahasan UU yang pernah saya ikuti. Justru saat ini antara DPR dan masyarakat penggiat anti korupsi berseberangan jalannya. Oleh sebab itu salah satu upaya tekanannya adalah dengan melalui demo yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Agar ketidaksetujuannya didengar.

Namun nampaknya revisi akan berjalan terus. Langkah yang perlu dilakukan untuk terus mengkritisi adalah dengan membentuk “fraksi balkon” seperti yang selama ini telah dilakukan seperti uraian saya tersebut di atas. Atau kalau kemudian suara tersebut juga tidak didengar, pasal-pasal yang dianggap bertentangan digugat di Mahkamah Konstitusi.

Karena kalau masyarakat penggiat anti korupsi tidak selalu kritis, masyarakat akan diam. Dan DPR sebagai wakil rakyat dan menganggap wakil yang sah dikhawatirkan akan menggunakan kemungkinan melemahkan KPK seperti yang selama ini dikhawatirkan.

Betul kemudian apa yang kemudian disampaikan oleh Pak SBY ketika terpilih menjadi presiden dan mengharapkan masyarakat luas menghendaki kabinet terdiri dari para profesional, “terus terang pada awalnya saya berpikir begitu. Dengan mandat yang besar dari rakyat, 60 persen suara yang saya raih, dukungan kepada saya untuk menjalankan roda pemerintahan pasti akan kuat. Ternyata, dunia politik riil tidak seperti itu. Saya keliru dalam hal ini. Sama kelirunya dengan para pengamat dan politisi yang mengkritik saya itu.

Dalam pemilihan presiden tahun 2004 memang saya mendapatkan dukungan 66 juta lebih, atau setara dengan 66 persen. Tetapi, setelah pemilu selesai, mereka tidak lagi aktif dan punya peran nyata untuk memuluskan langkah saya dalam mengelola segala macam permasalahan dan tantangan yang jelas tidak ringan. Mereka menjadi “kekuatan diam”  atau dalam terminologi politik sering disebut sebagai “the silent majority. Ketika saya, beserta pemerintahan yang saya pimpin, berhadapan dengan DPR, pers, pengamat, dan politisi yang sering amat kritis kepada saya, “kekuatan diam” itu tetap diam.”

Yang kita khawatirkan adalah ketika upaya melemahkan KPK itu nyata terjadi, mayoritas masyarakat akan tetap diam walupun wakilnya telah mengingkari janjinya. Tentu ini yang tidak kita kehendaki bersama. Kita tetap berharap penggiat anti korupsi tetap kritis, DPR dan pemerintah sesuai janjinya tidak akan melemahkan KPK. Semoga!!!!  (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/