24.6 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

Rakornas Istimewa

Oleh: Suprawoto, Bupati Magetan

TIDAK seperti Rakornas biasanya. Rakornas 17 Januari 2023 sungguh berbeda. Diikuti Kementerian dan lembaga pusat, Forkopimda provinsi dan daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS) pusat hingga daerah. Total sekitar 4.000 peserta. Tema yang dibahas Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi.

Kalau Rakornas biasanya, setelah dibuka presiden, sebagian besar peserta meninggalkan tempat. Tidak dengan Rakornas kali ini. Hingga berakhirnya acara, nyaris tidak ada peserta meninggalkan gedung pertemuan di Sentul, Bogor.

Ada dua sebabnya. Pertama, Presiden Joko Widodo menunggu para menterinya presentasi. Kedua, Menkopolhukam, panglima TNI, Kapolri, dan jaksa agung diberi kesempatan menjadi narasumber terakhir. Tentu saja, personel di bawahnya tidak mendahului pulang. Demikian juga gubernur dan bupati/wali kota.

Dalam arahannya, presiden mengingatkan ancaman resesi tahun ini. Seluruh pimpinan daerah diminta mengantisipasi dan mengambil langkah strategis. Setidaknya, sepertiga negara di dunia ini atau sekitar 70 negara terancam resesi ekonomi. Bahkan, sudah 47 negara antre menjadi “pasien” International Monetary Fund (IMF).

Inflasi menjadi momok bagi semua negara. Tahun lalu, Argentina mengalami inflasi hingga 92 persen, Turki (84,4 persen), Eropa (9,24 persen), dan Indonesia (5,5 persen). Presiden mengingatkan ketersediaan bahan pangan yang terjangkau, khususnya beras. Sebab, terjadi kenaikan harga beras yang cukup signifikan di 79 daerah. Pemerintah daerah diminta segara mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga.

Penyumbang inflasi tertinggi meliputi bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, beras, dan rokok kretek-filter. Penyediaan komoditas dengan harga terjangkau menjadi salah satu cara yang harus ditempuh. Anggaran di daerah perlu dimaksimalkan untuk operasi pasar. Kemudian, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi barang/jasa, dan komunikasi efektif.

Baca Juga :  Proyek Puskesmas Lembeyan Bulan Depan Masuk Lelang

Inflasi memukul masyarakat berpenghasilan tetap. Apalagi, warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Pada 2014, persentasenya 6,2 persen. Sebelum akhirnya turun menjadi 2.02 persen tahun lalu. Presiden menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen tahun depan. Tentu bukan pekerjaan yang mudah.

Prediksi bonus demografi pada 2030 hingga 2035 juga perlu diwaspadai. Sebab angka stunting masih sangat tinggi. Bila tahun lalu masih 24,4 persen. Tahun depan ditarget tinggal 14 persen. Bila stunting tidak segera diturunkan, bonus demografi justru menciptakan generasi kurang produktif.

Ada empat sesi dalam Rakornas kali ini. Setelah presiden memberikan arahan, dilanjutkan dengan dua sesi presentasi dan arahan para menteri. Salah satu arahan yang menarik dari Menkomarves yang mengingatkan agar tidak lagi terjadi operasi tangkap tangan (OTT). Pimpinan daerah diminta membangun sistem yang bagus guna menghindari praktik korupsi.

Dalam dua sesi itu, presiden masih menemani menterinya memberikan arahan hingga selesai istirahat. Seluruh peserta juga terus menyimak karena materinya merupakan tindak lanjuti dari arahan presiden di awal. Informasi dari tangan pertama pengambil kebijakan bisa menjadi pegangan peserta Rakornas.

Di sesi ketiga dan keempat, presiden sudah meninggalkan tempat Rakornas. Acara ditutup dengan penekanan bagi para pejabat tinggi lingkup Kemenkopolhukam. Mereka diminta membantu pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan presiden. Pendampingan itu agar langkah yang diambil sesuai dengan koridor hukum.

Rakornas yang istimewa ini diharapkan dapat memberikan hasil nyata. Pesertanya dapat menindaklanjuti seluruh kekhawatiran presiden. Dan, kekhawatiran kita semua. (*/cor)

Oleh: Suprawoto, Bupati Magetan

TIDAK seperti Rakornas biasanya. Rakornas 17 Januari 2023 sungguh berbeda. Diikuti Kementerian dan lembaga pusat, Forkopimda provinsi dan daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS) pusat hingga daerah. Total sekitar 4.000 peserta. Tema yang dibahas Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi.

Kalau Rakornas biasanya, setelah dibuka presiden, sebagian besar peserta meninggalkan tempat. Tidak dengan Rakornas kali ini. Hingga berakhirnya acara, nyaris tidak ada peserta meninggalkan gedung pertemuan di Sentul, Bogor.

Ada dua sebabnya. Pertama, Presiden Joko Widodo menunggu para menterinya presentasi. Kedua, Menkopolhukam, panglima TNI, Kapolri, dan jaksa agung diberi kesempatan menjadi narasumber terakhir. Tentu saja, personel di bawahnya tidak mendahului pulang. Demikian juga gubernur dan bupati/wali kota.

Dalam arahannya, presiden mengingatkan ancaman resesi tahun ini. Seluruh pimpinan daerah diminta mengantisipasi dan mengambil langkah strategis. Setidaknya, sepertiga negara di dunia ini atau sekitar 70 negara terancam resesi ekonomi. Bahkan, sudah 47 negara antre menjadi “pasien” International Monetary Fund (IMF).

Inflasi menjadi momok bagi semua negara. Tahun lalu, Argentina mengalami inflasi hingga 92 persen, Turki (84,4 persen), Eropa (9,24 persen), dan Indonesia (5,5 persen). Presiden mengingatkan ketersediaan bahan pangan yang terjangkau, khususnya beras. Sebab, terjadi kenaikan harga beras yang cukup signifikan di 79 daerah. Pemerintah daerah diminta segara mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga.

Penyumbang inflasi tertinggi meliputi bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, beras, dan rokok kretek-filter. Penyediaan komoditas dengan harga terjangkau menjadi salah satu cara yang harus ditempuh. Anggaran di daerah perlu dimaksimalkan untuk operasi pasar. Kemudian, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi barang/jasa, dan komunikasi efektif.

Baca Juga :  Sapi Terpapar PMK Dilarang Dikurbankan

Inflasi memukul masyarakat berpenghasilan tetap. Apalagi, warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Pada 2014, persentasenya 6,2 persen. Sebelum akhirnya turun menjadi 2.02 persen tahun lalu. Presiden menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen tahun depan. Tentu bukan pekerjaan yang mudah.

Prediksi bonus demografi pada 2030 hingga 2035 juga perlu diwaspadai. Sebab angka stunting masih sangat tinggi. Bila tahun lalu masih 24,4 persen. Tahun depan ditarget tinggal 14 persen. Bila stunting tidak segera diturunkan, bonus demografi justru menciptakan generasi kurang produktif.

Ada empat sesi dalam Rakornas kali ini. Setelah presiden memberikan arahan, dilanjutkan dengan dua sesi presentasi dan arahan para menteri. Salah satu arahan yang menarik dari Menkomarves yang mengingatkan agar tidak lagi terjadi operasi tangkap tangan (OTT). Pimpinan daerah diminta membangun sistem yang bagus guna menghindari praktik korupsi.

Dalam dua sesi itu, presiden masih menemani menterinya memberikan arahan hingga selesai istirahat. Seluruh peserta juga terus menyimak karena materinya merupakan tindak lanjuti dari arahan presiden di awal. Informasi dari tangan pertama pengambil kebijakan bisa menjadi pegangan peserta Rakornas.

Di sesi ketiga dan keempat, presiden sudah meninggalkan tempat Rakornas. Acara ditutup dengan penekanan bagi para pejabat tinggi lingkup Kemenkopolhukam. Mereka diminta membantu pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan presiden. Pendampingan itu agar langkah yang diambil sesuai dengan koridor hukum.

Rakornas yang istimewa ini diharapkan dapat memberikan hasil nyata. Pesertanya dapat menindaklanjuti seluruh kekhawatiran presiden. Dan, kekhawatiran kita semua. (*/cor)

Most Read

Artikel Terbaru

/