alexametrics
23.5 C
Madiun
Wednesday, July 6, 2022

Pilkades e-Voting

Oleh: Suprawoto (Bupati Magetan)

DI MAGETAN pada akhir bulan Desember ada 184 kepala desa yang akan habis masa baktinya. Oleh sebab itu perlu ada pemilihan kepala desa di sejumlah desa tersebut. Tentu dengan perkembangan teknologi saat ini ada beberapa pilihan untuk melaksanakannya. Memilih pemilihan kepala desa (pilkades) dengan sistem manual seperti biasa atau semacam pilpres maupun pileg kemarin. Atau dengan menggunakan teknologi dengan e-Voting.

Keputusan dalam menentukan pilihan tentu bergantung kepada kita sendiri. Kalau kita belajar tentang kebijakan publik bukankah kebijakan publik merupakan proses yang melibatkan proses-proses sosial dan proses-proses intelektual. Proses sosial, tentu berhubungan dengan masyarakat yang akan menerima manfaat. Dan proses intelektual tentu berkaitan dengan alasan pemilihan kebijakan yang diambil. Sehingga kebijakan dapat mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan di era digital ini.

Bukankah sifat dari teknologi itu di antaranya cepat dan efisien. Dengan teknologi proses akan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual yang selama ini dilakukan. Demikian juga dalam pelaksanaan pilkades. Yang selama ini memakan waktu hampir sehari penuh tentu akan dapat dipangkas dalam hitungan jam.

Efisien, tentu dengan pilkades yang proses yang lebih cepat juga dengan biaya murah. Apa betul dengan e-Voting biaya pilkades bukan sebaliknya akan lebih mahal. Berapa pembelian alat untuk pelaksanaan. Bagaimana SDM desa yang akan melaksanakan apakah sudah siap. Bagaimana dengan ketentuannya. Apakah membolehkan dengan menggunakan e-Voting. Tentu banyak sekali sederat pertanyaan yang muncul.

Ditambah lagi pemberitaan dalam harian ini  Minggu tanggal 19 Mei 2019 yang menyebutkan, pilkades Magetan akan diikuti 184 desa. Satu desa minimal perlu 3 alat kalau dilaksanakan pilkades serentak. Sehingga kalau seluruh desa perlu 552 alat. Satu alat harganya 54 juta. Sedang total anggaran yang tersedia saat ini 7,8 miliar. Setengah dari total anggaram tersebut untuk bantuan operasional. Sisanya yang 3,9 miliar. Untuk membeli alat hanya dapat diperoleh 72 alat. Untuk memenuhi kebutuhan pembelian alat untuk seluruh desa sebanyak 184 x 3 = 552 perlu anggaran 29,8 miliar. Kekurangannya dan harus disediakan untuk membeli alat 26,9 miliar.

Selanjutnya dalam ulasan pemberitaan tersebut disampaikan, bahwa Bupati sudah memberi perintah agar pelaksanaan pilkades 184 desa menggunakan e-Voting. Mengadopsi pelaksanaan di Bogor. Biaya mahalpun diterabas.

Melihat persoalan tersebut tentu yang tidak memahami akan menyurutkan niat. Yang dilihat akan selalu masalah yang akan muncul. Tidak pernah memikirkan bahwa justru apabila menggunakan cara konvensional banyak masalah yang terjadi. Seperti surat suara rusak, risiko konflik yang mungkin terjadi akan muncul kembali. Kita semua tahu bahwa pilkades adalah proses pemilihan kepala desa yang bersumbu pendek. Antara pemilih dengan yang dipilih mempunyai ikatan yang demikian dekat. Ada ikatan saudara, teman bermain, teman sekerja dan lain-lain.

Oleh sebab itu dalam memakai sistem yang baru harus ada niat yang kuat. Kita sering membaca dalam peribahasa kalau ada niat pasti ada jalan. Demikian pelajaran di sekolah ketika masih sekolah dasar dulu. Tetapi kalau niatan itu mengandung risiko, siapapun akan berpikir. Apalagi birokrasi yang sudah terlalu lama bekerja dalam rutinitas dan mungkin juga terlalu lama menikmati kemapanannya. Biasanya tidak akan mengambil resiko itu. Oleh sebab itu perlu sebuah intervensi dan meyakinkan kepada semua pihak bahwa penggunaan e-Voting itu menguntungkan. Dilihat dari segi apapapun.

Baca Juga :  Hari Pertama Listrik Padam, Peserta UNBK SMA/MA di Tegalombo Panik

Justru kalau menggunakan cara konvensional selalu muncul masalah seperti harus menyediakan dan pencetakan kertas suara. Dalam pelaksanaan banyak surat suara yang tidak sah. Sering terjadi ada perbedaan antara penghitungan panitia secara manual dengan saksi. Waktu yang cukup lama bila menggunakan cara perhitungan manual. Pemungutan suara ulang mungkin terjadi dan memerlukan biaya mahal. Juga mungkin ada pengkondisian selama perhitungan dll.

Ada sederet keuntungan bila menggunakan e-Voting. Di antaranya,  memudahkan pemilih. Karena pemilih tinggal datang antri membawa bukti seperti KTP. Setelah mendapat giliran masuk bilik tinggal sentuh. Tidak perlu mengisi daftar hadir dan tanda tangan. Karena semua data sudah ada dan terverifikasi.

Tentu akan sangat akurat. Baik dalam pemungutan maupun perhitungannya. Tidak akan keliru dalam menghitung sehingga tidak perlu diulang. Kalau pun ada yang mempertanyakan hasil perhitungan bisa dilakukan perhitungan manual sesuai bukti print out yang dimasukkan di kotak.

Sangat cepat. Karena pengiriman langsung tidak berjenjang. Namun penayangan hasil berjenjang. Dan KPPS dapat memverifikasi hasil di TPS-nya pada hasil yang ditayangkan di pusat data. Sehingga pilkades tidak akan memerlukan waktu yang lama. Hasilnya segera diketahui.

Menghasilkan jejak audit. Artinya ketika pemilih masuk bilik dan memilih dengan cara menyentuh layar menghasilkan struk pilihannya dan kemudian dimasukkan dalam kotak pilihan serta ada log file.

Memudahkan adminitrasi di TPS. Karena tidak perlu menandatangani surat suara. Demikian juga tidak perlu menyalin form C1 karena dapat mencetak seperti yang dibutuhkan. Dan tidak perlu memanggil satu persatu pemilih karena pemilih cukup mengantri dan langsung ke bilik.

Sungguh sangat aman. Seperti masalah pilpres yang salah satu paslon mengklaim ada rekayasa dalam perhitungan yang saat ini ada gugatan ke MK. Salah satu alasan melalui jaringan internet yang dapat diintervensi. Dalam pilkades sangat aman, karena perangkat tidak terhubung dalam jaringan apapun. Internet dibutuhkan hanya pada saat pengiriman hasil saja yang tentu sudah melalui sistem keamanan yang sangat memadai.

Peraturan pilkades dengan menggunakan e-Voting sangat dimungkinkan oleh aturan perundangan. Baik itu UU, PP, Permendagri dan juga Perda di Kabupaten Magetan sudah mengakomodasi hal tersebut. sehingga kita tidak perlu ragu-ragu lagi dalam melaksanakan pilkades dengan cara baru ini.

Kabupaten Magetan bukan yang pertama kali melakukannya. Sudah diimplementasikan di 981 desa di 18 kabupaten dan 11 provinsi. Sehingga kita tidak memiliki risiko apapun. Segala sesuatunya dapat belajar dari semua daerah yang telah melaksanakannya. Tinggal memperbaiki seandainya ada kelemahan yang mungkin terjadi.

Model pilkades melalui e-Voteng ini sudah terstandart internasional juga. Dan masih banyak keuntungan lainnya. Kalau misal ada yang bilang mahal seperti pemberitaan tersebut di atas, apa betul. Justru malahan bukan sebaliknya. Lebih murah!!!. Bunkankah pilkades bisa dilaksanakan beberapa hari, misal sepuluh hari. Sehingga alat yang digunakan bisa digunakan bergantian. Tidak perlu beli setiap desa jumlah 553. Cukup sepersepuluhnya. Apakah malah tidak lebih efisien. Belum alat yang dibeli nanti bisa digunakan untuk pelaksanaan administrasi desa. Insya allah. Kalau ada niat pasti ada jalan. Semoga!!!! (*/ota)

Oleh: Suprawoto (Bupati Magetan)

DI MAGETAN pada akhir bulan Desember ada 184 kepala desa yang akan habis masa baktinya. Oleh sebab itu perlu ada pemilihan kepala desa di sejumlah desa tersebut. Tentu dengan perkembangan teknologi saat ini ada beberapa pilihan untuk melaksanakannya. Memilih pemilihan kepala desa (pilkades) dengan sistem manual seperti biasa atau semacam pilpres maupun pileg kemarin. Atau dengan menggunakan teknologi dengan e-Voting.

Keputusan dalam menentukan pilihan tentu bergantung kepada kita sendiri. Kalau kita belajar tentang kebijakan publik bukankah kebijakan publik merupakan proses yang melibatkan proses-proses sosial dan proses-proses intelektual. Proses sosial, tentu berhubungan dengan masyarakat yang akan menerima manfaat. Dan proses intelektual tentu berkaitan dengan alasan pemilihan kebijakan yang diambil. Sehingga kebijakan dapat mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan di era digital ini.

Bukankah sifat dari teknologi itu di antaranya cepat dan efisien. Dengan teknologi proses akan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual yang selama ini dilakukan. Demikian juga dalam pelaksanaan pilkades. Yang selama ini memakan waktu hampir sehari penuh tentu akan dapat dipangkas dalam hitungan jam.

Efisien, tentu dengan pilkades yang proses yang lebih cepat juga dengan biaya murah. Apa betul dengan e-Voting biaya pilkades bukan sebaliknya akan lebih mahal. Berapa pembelian alat untuk pelaksanaan. Bagaimana SDM desa yang akan melaksanakan apakah sudah siap. Bagaimana dengan ketentuannya. Apakah membolehkan dengan menggunakan e-Voting. Tentu banyak sekali sederat pertanyaan yang muncul.

Ditambah lagi pemberitaan dalam harian ini  Minggu tanggal 19 Mei 2019 yang menyebutkan, pilkades Magetan akan diikuti 184 desa. Satu desa minimal perlu 3 alat kalau dilaksanakan pilkades serentak. Sehingga kalau seluruh desa perlu 552 alat. Satu alat harganya 54 juta. Sedang total anggaran yang tersedia saat ini 7,8 miliar. Setengah dari total anggaram tersebut untuk bantuan operasional. Sisanya yang 3,9 miliar. Untuk membeli alat hanya dapat diperoleh 72 alat. Untuk memenuhi kebutuhan pembelian alat untuk seluruh desa sebanyak 184 x 3 = 552 perlu anggaran 29,8 miliar. Kekurangannya dan harus disediakan untuk membeli alat 26,9 miliar.

Selanjutnya dalam ulasan pemberitaan tersebut disampaikan, bahwa Bupati sudah memberi perintah agar pelaksanaan pilkades 184 desa menggunakan e-Voting. Mengadopsi pelaksanaan di Bogor. Biaya mahalpun diterabas.

Melihat persoalan tersebut tentu yang tidak memahami akan menyurutkan niat. Yang dilihat akan selalu masalah yang akan muncul. Tidak pernah memikirkan bahwa justru apabila menggunakan cara konvensional banyak masalah yang terjadi. Seperti surat suara rusak, risiko konflik yang mungkin terjadi akan muncul kembali. Kita semua tahu bahwa pilkades adalah proses pemilihan kepala desa yang bersumbu pendek. Antara pemilih dengan yang dipilih mempunyai ikatan yang demikian dekat. Ada ikatan saudara, teman bermain, teman sekerja dan lain-lain.

Oleh sebab itu dalam memakai sistem yang baru harus ada niat yang kuat. Kita sering membaca dalam peribahasa kalau ada niat pasti ada jalan. Demikian pelajaran di sekolah ketika masih sekolah dasar dulu. Tetapi kalau niatan itu mengandung risiko, siapapun akan berpikir. Apalagi birokrasi yang sudah terlalu lama bekerja dalam rutinitas dan mungkin juga terlalu lama menikmati kemapanannya. Biasanya tidak akan mengambil resiko itu. Oleh sebab itu perlu sebuah intervensi dan meyakinkan kepada semua pihak bahwa penggunaan e-Voting itu menguntungkan. Dilihat dari segi apapapun.

Baca Juga :  Hari Pers Nasional 2021

Justru kalau menggunakan cara konvensional selalu muncul masalah seperti harus menyediakan dan pencetakan kertas suara. Dalam pelaksanaan banyak surat suara yang tidak sah. Sering terjadi ada perbedaan antara penghitungan panitia secara manual dengan saksi. Waktu yang cukup lama bila menggunakan cara perhitungan manual. Pemungutan suara ulang mungkin terjadi dan memerlukan biaya mahal. Juga mungkin ada pengkondisian selama perhitungan dll.

Ada sederet keuntungan bila menggunakan e-Voting. Di antaranya,  memudahkan pemilih. Karena pemilih tinggal datang antri membawa bukti seperti KTP. Setelah mendapat giliran masuk bilik tinggal sentuh. Tidak perlu mengisi daftar hadir dan tanda tangan. Karena semua data sudah ada dan terverifikasi.

Tentu akan sangat akurat. Baik dalam pemungutan maupun perhitungannya. Tidak akan keliru dalam menghitung sehingga tidak perlu diulang. Kalau pun ada yang mempertanyakan hasil perhitungan bisa dilakukan perhitungan manual sesuai bukti print out yang dimasukkan di kotak.

Sangat cepat. Karena pengiriman langsung tidak berjenjang. Namun penayangan hasil berjenjang. Dan KPPS dapat memverifikasi hasil di TPS-nya pada hasil yang ditayangkan di pusat data. Sehingga pilkades tidak akan memerlukan waktu yang lama. Hasilnya segera diketahui.

Menghasilkan jejak audit. Artinya ketika pemilih masuk bilik dan memilih dengan cara menyentuh layar menghasilkan struk pilihannya dan kemudian dimasukkan dalam kotak pilihan serta ada log file.

Memudahkan adminitrasi di TPS. Karena tidak perlu menandatangani surat suara. Demikian juga tidak perlu menyalin form C1 karena dapat mencetak seperti yang dibutuhkan. Dan tidak perlu memanggil satu persatu pemilih karena pemilih cukup mengantri dan langsung ke bilik.

Sungguh sangat aman. Seperti masalah pilpres yang salah satu paslon mengklaim ada rekayasa dalam perhitungan yang saat ini ada gugatan ke MK. Salah satu alasan melalui jaringan internet yang dapat diintervensi. Dalam pilkades sangat aman, karena perangkat tidak terhubung dalam jaringan apapun. Internet dibutuhkan hanya pada saat pengiriman hasil saja yang tentu sudah melalui sistem keamanan yang sangat memadai.

Peraturan pilkades dengan menggunakan e-Voting sangat dimungkinkan oleh aturan perundangan. Baik itu UU, PP, Permendagri dan juga Perda di Kabupaten Magetan sudah mengakomodasi hal tersebut. sehingga kita tidak perlu ragu-ragu lagi dalam melaksanakan pilkades dengan cara baru ini.

Kabupaten Magetan bukan yang pertama kali melakukannya. Sudah diimplementasikan di 981 desa di 18 kabupaten dan 11 provinsi. Sehingga kita tidak memiliki risiko apapun. Segala sesuatunya dapat belajar dari semua daerah yang telah melaksanakannya. Tinggal memperbaiki seandainya ada kelemahan yang mungkin terjadi.

Model pilkades melalui e-Voteng ini sudah terstandart internasional juga. Dan masih banyak keuntungan lainnya. Kalau misal ada yang bilang mahal seperti pemberitaan tersebut di atas, apa betul. Justru malahan bukan sebaliknya. Lebih murah!!!. Bunkankah pilkades bisa dilaksanakan beberapa hari, misal sepuluh hari. Sehingga alat yang digunakan bisa digunakan bergantian. Tidak perlu beli setiap desa jumlah 553. Cukup sepersepuluhnya. Apakah malah tidak lebih efisien. Belum alat yang dibeli nanti bisa digunakan untuk pelaksanaan administrasi desa. Insya allah. Kalau ada niat pasti ada jalan. Semoga!!!! (*/ota)

Most Read

Artikel Terbaru

/