
Jawa Pos Radar Pacitan – Sejak kebijakan penghapusan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) oleh Kementerian Sosial RI berlaku 1 Juni lalu, Dinas Sosial (Dinsos) Pacitan baru menerima dua aduan dari warga terdampak.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Pacitan Luky Puspitosari menjelaskan, penghapusan dilakukan secara nasional berdasarkan evaluasi status kepesertaan.
Warga yang berada di desil kesejahteraan kategori 6 ke atas otomatis terhapus.
’’Yang masih layak itu desil 1 sampai 5. Kalau sudah masuk desil 6 dan seterusnya, pasti dihapus karena tidak memenuhi kriteria,’’ terang Luky, Selasa (1/7).
Meski begitu, warga miskin yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan mendesak tetap bisa mengajukan reaktivasi melalui aplikasi SIKS-NG atau SIKS Mobile.
Namun, pengajuan harus disertai surat rekomendasi dari fasilitas kesehatan serta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinsos.
Data awal juga diverifikasi oleh pemerintah desa.
’’Sampai sekarang baru dua kasus dari Pacitan yang mengajukan permintaan reaktivasi karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit umum,’’ tambahnya.
Luky menegaskan bahwa koordinasi reaktivasi dilakukan secara terpadu satu pintu antara masyarakat, desa, fasilitas kesehatan, dan Dinsos. Ia meminta warga proaktif.
’’Puskesmas dan rumah sakit sudah tahu alurnya. Jika benar-benar membutuhkan, silakan hubungi Dinsos,’’ pungkasnya. (hyo/her)



