Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Target PBB Pacitan Masih Minus Rp 8,1 Miliar, Jatuh Tempo 31 Agustus

N
Penulis: Nur Cahyono❯
Progres pembayaran PBB-P2 di Pacitan baru 68 persen per 11 Agustus, meninggalkan kekurangan Rp 8,1 miliar jelang jatuh tempo 31 Agustus. NUR CAHYONO/RADAR PACITAN
Progres pembayaran PBB-P2 di Pacitan baru 68 persen per 11 Agustus, meninggalkan kekurangan Rp 8,1 miliar jelang jatuh tempo 31 Agustus. NUR CAHYONO/RADAR PACITAN

Jawa Pos Radar Pacitan – Batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Pacitan semakin dekat.


Advertisement

Hingga 11 Agustus 2025, realisasi penerimaan baru 68 persen atau setara Rp 18,08 miliar dari target Rp 26,2 miliar.

Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp 8,1 miliar yang harus dikejar dalam waktu kurang dari tiga pekan.

Kabid Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Pacitan, Hendro Harmoko, mengatakan pihaknya akan memaksimalkan penagihan untuk mencegah kekurangan ini menjadi piutang.

Advertisement

“Kami akan memaksimalkan penagihan agar kekurangan ini tidak menjadi piutang,” ujarnya, Rabu (13/8).

Rendahnya realisasi tahun ini dipengaruhi faktor teknis.

Jaringan trafo PLN di sekitar kantor BKD sempat meledak, membuat server tidak berfungsi selama dua minggu.

Advertisement

Kondisi tersebut menghambat pengumpulan data dan pelayanan pembayaran.

“Inspektorat juga kami libatkan untuk monitoring dan evaluasi langsung ke kecamatan,” ungkapnya.

Tarif PBB-P2 Pacitan telah diatur dalam Perda 9/2023. Besarannya berbeda sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP):

0,075 persen untuk NJOP di bawah Rp 600 juta, 0,2 persen untuk NJOP di atas Rp 1 miliar dan 0,05 persen untuk lahan produksi pangan dan ternak.

BKD mengimbau wajib pajak segera melunasi sebelum jatuh tempo 31 Agustus untuk menghindari sanksi dan memastikan kontribusi pada pembangunan daerah.

> “Kemungkinan tahun ini tidak ada perpanjangan masa pembayaran,” tegas Hendro.

Advertisement

Artikel Terkait

PAD Kabupaten Madiun Baru 59 Persen, Madiun Umbul Square Masih Zero Setoran

PAD Kabupaten Madiun Baru 59 Persen, Madiun Umbul Square Masih Zero Setoran

PAD Kabupaten Madiun baru terealisasi Rp253,8 miliar atau 59 persen. Madiun Umbul Square tercatat masih nihil setoran hingga triwulan ketiga.

Penerimaan PBB-P2 Ngawi Baru 35,60 Persen, Bakeu Kejar Target Rp 33 Miliar

Penerimaan PBB-P2 Ngawi Baru 35,60 Persen, Bakeu Kejar Target Rp 33 Miliar

Bakeu Ngawi mempercepat penerimaan PBB-P2. Realisasi baru 35,60 persen, target Rp 33 miliar dikejar hingga akhir tahun.

BPK Temukan Celah Pengelolaan Pajak Daerah, DPRD Magetan Soroti Potensi PAD

BPK Temukan Celah Pengelolaan Pajak Daerah, DPRD Magetan Soroti Potensi PAD

BPK menemukan sejumlah celah pengelolaan pajak daerah di Magetan. DPRD meminta pemetaan potensi PAD dan evaluasi menyeluruh.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer