
Jawa Pos Radar Pacitan – Batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Pacitan semakin dekat.
Hingga 11 Agustus 2025, realisasi penerimaan baru 68 persen atau setara Rp 18,08 miliar dari target Rp 26,2 miliar.
Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp 8,1 miliar yang harus dikejar dalam waktu kurang dari tiga pekan.
Kabid Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Pacitan, Hendro Harmoko, mengatakan pihaknya akan memaksimalkan penagihan untuk mencegah kekurangan ini menjadi piutang.
“Kami akan memaksimalkan penagihan agar kekurangan ini tidak menjadi piutang,” ujarnya, Rabu (13/8).
Rendahnya realisasi tahun ini dipengaruhi faktor teknis.
Jaringan trafo PLN di sekitar kantor BKD sempat meledak, membuat server tidak berfungsi selama dua minggu.
Kondisi tersebut menghambat pengumpulan data dan pelayanan pembayaran.
“Inspektorat juga kami libatkan untuk monitoring dan evaluasi langsung ke kecamatan,” ungkapnya.
Tarif PBB-P2 Pacitan telah diatur dalam Perda 9/2023. Besarannya berbeda sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP):
0,075 persen untuk NJOP di bawah Rp 600 juta, 0,2 persen untuk NJOP di atas Rp 1 miliar dan 0,05 persen untuk lahan produksi pangan dan ternak.
BKD mengimbau wajib pajak segera melunasi sebelum jatuh tempo 31 Agustus untuk menghindari sanksi dan memastikan kontribusi pada pembangunan daerah.
> “Kemungkinan tahun ini tidak ada perpanjangan masa pembayaran,” tegas Hendro.



