Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Pacitan Ingatkan Pengelolaan PBB, Waspadai Gejolak Sosial

N
Penulis: Nur Cahyono❯
BKD Pacitan telah menyebarkan SPT PBB kepada wajib pajak. BAGAS BIMANTARA/RADAR MADIUN
BKD Pacitan telah menyebarkan SPT PBB kepada wajib pajak. BAGAS BIMANTARA/RADAR MADIUN

Jawa Pos Radar Pacitan – DPRD Pacitan mengingatkan Badan Keuangan Daerah (BKD) agar lebih hati-hati dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).


Advertisement

Dewan menilai kebijakan yang tidak tepat berisiko menimbulkan gejolak sosial, seperti yang terjadi di Pati, Jawa Tengah.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Pacitan, Arifin, menyampaikan hal itu saat rapat gabungan komisi membahas Rancangan Perubahan APBD 2025.

Menurutnya, ketergantungan pendapatan daerah masih besar pada PBB-P2 dan pajak penerangan.

Advertisement

Sementara potensi pajak lain seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, hingga BPHTB belum tergarap maksimal.

Tahun ini, target PBB-P2 Pacitan dipatok Rp 26,5 miliar dengan jatuh tempo akhir Desember 2025.

Untuk mencapai target tersebut, Arifin menekankan perlunya peningkatan SDM, inovasi prasarana, dan kebijakan yang solutif.

Advertisement

Ia juga mendorong pemkab mengoptimalkan pengelolaan aset daerah agar bisa menjadi sumber pendapatan tanpa menambah beban masyarakat.

Selain itu, DPRD menyoroti tren sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang terus menurun sejak 2022.

Selama ini, silpa lebih banyak berasal dari sisa belanja operasional ketimbang kelebihan pendapatan.

“Aset pemkab belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Potensi ini harus dimaksimalkan,” tegas legislator PKB tersebut. (hyo/her)

Advertisement

Artikel Terkait

PAD Kabupaten Madiun Baru 59 Persen, Madiun Umbul Square Masih Zero Setoran

PAD Kabupaten Madiun Baru 59 Persen, Madiun Umbul Square Masih Zero Setoran

PAD Kabupaten Madiun baru terealisasi Rp253,8 miliar atau 59 persen. Madiun Umbul Square tercatat masih nihil setoran hingga triwulan ketiga.

Penerimaan PBB-P2 Ngawi Baru 35,60 Persen, Bakeu Kejar Target Rp 33 Miliar

Penerimaan PBB-P2 Ngawi Baru 35,60 Persen, Bakeu Kejar Target Rp 33 Miliar

Bakeu Ngawi mempercepat penerimaan PBB-P2. Realisasi baru 35,60 persen, target Rp 33 miliar dikejar hingga akhir tahun.

BPK Temukan Celah Pengelolaan Pajak Daerah, DPRD Magetan Soroti Potensi PAD

BPK Temukan Celah Pengelolaan Pajak Daerah, DPRD Magetan Soroti Potensi PAD

BPK menemukan sejumlah celah pengelolaan pajak daerah di Magetan. DPRD meminta pemetaan potensi PAD dan evaluasi menyeluruh.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer