
Jawa Pos Radar Pacitan – DPRD Pacitan mengingatkan Badan Keuangan Daerah (BKD) agar lebih hati-hati dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Dewan menilai kebijakan yang tidak tepat berisiko menimbulkan gejolak sosial, seperti yang terjadi di Pati, Jawa Tengah.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Pacitan, Arifin, menyampaikan hal itu saat rapat gabungan komisi membahas Rancangan Perubahan APBD 2025.
Menurutnya, ketergantungan pendapatan daerah masih besar pada PBB-P2 dan pajak penerangan.
Sementara potensi pajak lain seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, hingga BPHTB belum tergarap maksimal.
Tahun ini, target PBB-P2 Pacitan dipatok Rp 26,5 miliar dengan jatuh tempo akhir Desember 2025.
Untuk mencapai target tersebut, Arifin menekankan perlunya peningkatan SDM, inovasi prasarana, dan kebijakan yang solutif.
Ia juga mendorong pemkab mengoptimalkan pengelolaan aset daerah agar bisa menjadi sumber pendapatan tanpa menambah beban masyarakat.
Selain itu, DPRD menyoroti tren sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang terus menurun sejak 2022.
Selama ini, silpa lebih banyak berasal dari sisa belanja operasional ketimbang kelebihan pendapatan.
“Aset pemkab belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Potensi ini harus dimaksimalkan,” tegas legislator PKB tersebut. (hyo/her)



