Jawa Pos Radar Pacitan – Keluhan warga terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dianggap tidak tepat sasaran kembali muncul di sejumlah desa.
Aduan tersebut ramai dibagikan melalui media sosial, menyoroti data penerima yang dinilai tidak adil.
Koordinator Pendamping PKH Dinas Sosial Pacitan Tuwarno menjelaskan bahwa penyaluran bansos saat ini menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN).
Basis data itu merupakan gabungan dari DTKS Kemensos, P3KE, dan Regsosek BPS.
Namun, ia menegaskan bahwa DTSEN belum sepenuhnya akurat.
“DTSEN belum sepenuhnya fix dan valid. Data itu dinamis. Kadang kami menemukan nama yang harusnya dicoret tapi muncul lagi,” ungkapnya.
Ketidaktepatan data juga muncul karena informasi yang tercatat tidak mencerminkan kondisi riil.
Ada warga yang masuk kategori desil I (kelompok termiskin), padahal memiliki perhiasan mahal hingga mobil.
“Didata mereka nol atau tidak punya apa-apa, tapi faktanya punya aset,” jelas Tuwarno.
Ia menyebut penghitungan desil sepenuhnya dilakukan BPS.
Namun pembaruan data sangat bergantung pada pemerintah desa.
Selama desa tidak melakukan pemutakhiran, data bansos tidak akan berubah.
“Secara teori yang paling berkuasa atas data ini adalah desa. Desa punya hak akses untuk melakukan perbaikan,” tegasnya. (hyo/den)
