Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Duduk Perkara Bendahara Desa Klesem Pacitan Kabur Bawa Dana Desa, Mengalir ke Oknum DPRD?

N
Penulis: Nur Cahyono❯

Petugas desa di Ngawi memproses dokumen pencairan dana desa tahap dua yang sempat terhambat karena kendala sistem daring OMSPAN. DOK RADAR NGAWI
Petugas desa di Ngawi memproses dokumen pencairan dana desa tahap dua yang sempat terhambat karena kendala sistem daring OMSPAN. DOK RADAR NGAWI


Advertisement

Jawa Pos Radar Madiun – Pemerintahan Desa (Pemdes) Klesem, Kecamatan Kebonagung, Pacitan, sedang dilanda masalah besar.

Sang Bendahara Desa berinisial Er, dilaporkan menghilang bak ditelan bumi sejak pertengahan Desember 2025.

Bukan sekadar pergi tanpa pamit, Er diduga kuat membawa kabur Dana Desa (DD) bernilai ratusan juta rupiah.

Advertisement

Kasus ini kian runyam karena tak hanya uang tunai yang raib, sejumlah aset penting seperti laptop dan berkas-berkas pemerintahan juga dilaporkan ikut dibawa lari.

Baca Juga: Dugaan Penyelewengan Anggaran, Inspektorat Pacitan Turun Tangan Usut Dana Desa Klesem

Kronologi Bendahara Desa Kabur

Kepala Desa (Kades) Klesem, Muhammad Mangsuri, mengungkapkan bahwa anak buahnya itu sudah tidak bisa dihubungi sejak 11 Desember 2025.

"Dugaan sementara, nilai kerugian desa diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah," ungkap Mangsuri.

Advertisement

Sebelum menghilang, Er diketahui mencairkan anggaran pada 10 Desember 2025. Uang itu sejatinya untuk membayar kegiatan bulan November-Desember.

Saat dicek ke kediamannya, rumah Er sudah dalam kondisi tertutup dan kosong tak berpenghuni.

Baca Juga: Usai Cairkan DD Ratusan Juta, Bendahara Desa Klesem Pacitan Diduga Kabur

Rumor Panas Seret Oknum Anggota DPRD

Skandal ini menggelinding liar. Di tengah proses pencarian Er, mencuat isu tak sedap bahwa kasus ini berkaitan dengan politik.

Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan penyelewengan dana sekitar Rp 300 juta yang berasal dari penyertaan modal BUMDes.

Kabar santer beredar, dana tersebut dipinjamkan kepada salah satu oknum Anggota DPRD Pacitan untuk modal kampanye pada Pileg 2024 lalu.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kades Mangsuri bersikap hati-hati.

Ia mengaku mendengar kabar tersebut namun belum bisa memastikan kebenarannya. "Tidak begitu jelas tentang itu (isu DPRD). Yang jelas soal kegiatan pada 2025," elaknya.

Baca Juga: Adu Gaji PNS vs PPPK Lulusan SD hingga S3: Siapa Lebih Tajir? Cek Tabel Lengkap Update 2026

Rincian Anggaran yang Bocor

Dugaan penyelewengan di Desa Klesem ternyata disinyalir terjadi lintas tahun anggaran. Beberapa pos kegiatan yang kini disorot karena nilainya fantastis dan bermasalah antara lain:

2021-2022: Pembangunan kios desa (Rp 199,9 juta dan Rp 192,3 juta).

2023: Peningkatan pasar (Rp 155 juta) dan Ketahanan Pangan (Rp 96 juta).

2024: Lumbung desa (Rp 74 juta).

2025: Kegiatan Rontek (Rp 220 juta).

Baca Juga: Menkeu Purbaya Murka! Ancam Buang Pegawai Pajak Nakal ke Daerah Terpencil, yang Jahat Siap-Siap Dirumahkan

Kades Terpaksa Nombok

Akibat ulah bendaharanya, roda pemerintahan desa nyaris lumpuh. Mangsuri mengaku terpaksa merogoh kocek pribadi untuk menalangi biaya kegiatan desa agar tidak mangkrak total.

"Justru saya yang bisa rugi. Bendahara tidak bisa dihubungi, semuanya jadi terhenti," keluhnya.

Saat ini, mediasi dengan pihak keluarga Er telah dilakukan. Keluarga menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan uang sebesar Rp 25 juta secara mencicil.

Namun, angka itu masih jauh dari total kerugian negara. Kini, Pemdes Klesem menunggu hasil audit investigasi dari Inspektorat Pacitan. (hyo/den/naz)

Advertisement

Artikel Terkait

Kiprah Inspiratif Didik Haryono: Jurnalis, Kades, Legislator, Kini Raih Radar Madiun Awards 2026

Kiprah Inspiratif Didik Haryono: Jurnalis, Kades, Legislator, Kini Raih Radar Madiun Awards 2026

Dari jurnalistik, pemerintahan desa, lalu parlemen. Itulah perjalanan karier Didik Haryono. Pengalaman yang dimiliki menjadi bekal sebagai anggota DPRD Magetan 2025–2030 dan Ketua DPD Partai Golkar. Magetan

Gelar Paripurna Istimewa, DPRD Kabupaten Madiun dan Pemkab Madiun Siap Selaraskan Program Pusat

Gelar Paripurna Istimewa, DPRD Kabupaten Madiun dan Pemkab Madiun Siap Selaraskan Program Pusat

DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna istimewa mendengar pidato kenegaraan presiden. Program pusat siap diselaraskan sampai daerah.

DPRD Kabupaten Madiun Sepakati Propemperda 2026 dan KUA-PPAS 2027, Belanja Tembus Rp2,021 Triliun

DPRD Kabupaten Madiun Sepakati Propemperda 2026 dan KUA-PPAS 2027, Belanja Tembus Rp2,021 Triliun

DPRD Kabupaten Madiun menyepakati perubahan Propemperda 2026 dan KUA-PPAS 2027 dengan proyeksi belanja Rp2,021 triliun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer