Oleh: Dr. Muhammad Taali, S.E., M.M.
ADA perkara teknis yang jarang dipikirkan ketika melihat kereta melintas: lebar sepur. Rel di Indonesia menggunakan ukuran 1.067 milimeter, sedangkan sebagian besar Eropa memakai 1.435 milimeter.
Selisih itu membuat kereta yang baik sekalipun tidak dapat melaju di rel negara lain. Bukan karena kualitasnya buruk, melainkan karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
Pendidikan vokasi menghadapi tantangan serupa. Mutu lulusan tidak cukup diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan pasar kerja lokal, tetapi juga dari kesanggupan memenuhi standar industri global.
Kabar dari Republik Ceko menjadi contoh menarik. Sebanyak 25 mahasiswa dan alumni Politeknik Negeri Madiun (PNM) lolos program Europe Industrial Internship dan bekerja di Škoda Transportation sebagai mekanik, elektromekanik, serta juru las.
Bagi sebuah politeknik di kota kecil, capaian itu menunjukkan bahwa pendidikan vokasi mampu menembus batas geografis ketika kualitasnya memenuhi standar internasional.
Selama bertahun-tahun pendidikan vokasi di Indonesia dibayangi ironi. Dirancang mencetak tenaga siap kerja, tetapi lulusan pendidikan kejuruan justru masih menyumbang angka pengangguran.
Penyebabnya klasik: kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan industri. Amartya Sen mengingatkan bahwa pendidikan bernilai bukan karena ijazahnya, melainkan karena kemampuan yang dibangun untuk menentukan masa depan.
Persoalan itu semakin kompleks ketika dunia kerja berubah cepat akibat otomasi dan kecerdasan buatan. Pekerjaan rutin semakin mudah digantikan mesin.
Karena itu, pendidikan vokasi tidak lagi cukup mengajarkan keterampilan mengulang prosedur, melainkan kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis, berkolaborasi, dan mengambil keputusan di situasi nyata.
