alexametrics
28.7 C
Madiun
Sunday, August 14, 2022

DPP Bisa Daftarkan Paslon ke KPU Daerah

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – KPU Ngawi mengungkap beberapa hal baru terkait pencalonan bupati dan wakil bupati mengacu PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017. ‘’Salah satunya kewenangan DPP partai,’’ kata Komisioner KPU Ngawi Aman Rido Hidayat usai sosialisasi bersama 16 partai Rabu (12/8).

Dia menjelaskan, sesuai regulasi itu DPP partai dapat langsung mendaftarkan pasangan calon (paslon) ke KPU daerah. Dengan catatan, partai di tingkat daerah tidak mendaftarkan calon. Sebab, salah satu dokumen yang mutlak diserahkan ke KPU saat mendaftarkan paslon harus ditandatangani ketua dan sekretaris DPP partai. ‘’Jadi, DPP memiliki kewenangan penuh terhadap keputusan partai di daerah,’’ ujarnya.

Jika dikaitkan dengan deklarasi yang digelar 10 partai pemilik kursi di parlemen Selasa lalu (11/8), menurutnya, masih ada kemungkinan terjadi dinamika. Sebab, mereka bisa ikut mengusung jika memiliki formulir B.1.1-KWK atau rekomendasi yang ditandatangani DPP. Sementara, dalam deklarasi itu belum diketahui apakah semua partai sudah memilikinya. ‘’Sebelum pendaftaran memang masih memungkinkan ada perbedaan,’’ sebutnya.

Baca Juga :  Pelantikan Perangkat Desa Waruk Kalong Diwarnai Aksi Demo

Sementara itu, Nuri Karimatunnisa menanggapi datar deklarasi pasangan calon yang digelar PDIP bersama koalisinya. Sosok yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Gus Dur itu mengaku tetap akan menunggu sampai tahap pendaftaran calon 4 September mendatang. ‘’Karena, semua keputusan kan ada di DPP,’’ kata perempuan yang digadang menjadi bakal calon wakil bupati (bacawabup) Ngawi berpasangan dengan Jumirin itu.

Nuri mengaku sama sekali tidak kecewa dengan keputusan seluruh parpol pemilik kursi di parlemen Ngawi mengusung pasangan Ony Anwar-Dwi Rianto Jatmiko. Pun, jika kelak gagal melenggang ke pencalonan bakal legawa dan tetap berjuang melalui jalurnya sendiri di luar pemerintahan. ‘’Semuanya untuk Ngawi,’’ ujarnya. (tif/c1/isd)

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – KPU Ngawi mengungkap beberapa hal baru terkait pencalonan bupati dan wakil bupati mengacu PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017. ‘’Salah satunya kewenangan DPP partai,’’ kata Komisioner KPU Ngawi Aman Rido Hidayat usai sosialisasi bersama 16 partai Rabu (12/8).

Dia menjelaskan, sesuai regulasi itu DPP partai dapat langsung mendaftarkan pasangan calon (paslon) ke KPU daerah. Dengan catatan, partai di tingkat daerah tidak mendaftarkan calon. Sebab, salah satu dokumen yang mutlak diserahkan ke KPU saat mendaftarkan paslon harus ditandatangani ketua dan sekretaris DPP partai. ‘’Jadi, DPP memiliki kewenangan penuh terhadap keputusan partai di daerah,’’ ujarnya.

Jika dikaitkan dengan deklarasi yang digelar 10 partai pemilik kursi di parlemen Selasa lalu (11/8), menurutnya, masih ada kemungkinan terjadi dinamika. Sebab, mereka bisa ikut mengusung jika memiliki formulir B.1.1-KWK atau rekomendasi yang ditandatangani DPP. Sementara, dalam deklarasi itu belum diketahui apakah semua partai sudah memilikinya. ‘’Sebelum pendaftaran memang masih memungkinkan ada perbedaan,’’ sebutnya.

Baca Juga :  Seribu Tanda Tangan Tolak Omnibus Law

Sementara itu, Nuri Karimatunnisa menanggapi datar deklarasi pasangan calon yang digelar PDIP bersama koalisinya. Sosok yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Gus Dur itu mengaku tetap akan menunggu sampai tahap pendaftaran calon 4 September mendatang. ‘’Karena, semua keputusan kan ada di DPP,’’ kata perempuan yang digadang menjadi bakal calon wakil bupati (bacawabup) Ngawi berpasangan dengan Jumirin itu.

Nuri mengaku sama sekali tidak kecewa dengan keputusan seluruh parpol pemilik kursi di parlemen Ngawi mengusung pasangan Ony Anwar-Dwi Rianto Jatmiko. Pun, jika kelak gagal melenggang ke pencalonan bakal legawa dan tetap berjuang melalui jalurnya sendiri di luar pemerintahan. ‘’Semuanya untuk Ngawi,’’ ujarnya. (tif/c1/isd)

Most Read

Artikel Terbaru

/