Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ganjar Usung Target Turunkan Kemiskinan via Micro Targeting

M
Penulis: Mizan Ahsani❯
TERBUKTI EFEKTIF: Ganjar Pranowo menerapkan strategi micro targeting untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. (HUMAS PEMPROV JATENG)
TERBUKTI EFEKTIF: Ganjar Pranowo menerapkan strategi micro targeting untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. (HUMAS PEMPROV JATENG)

SALAH satu kebijakan yang bisa ditiru untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di suatu daerah adalah dengan menerapkan strategi micro targeting.


Advertisement

Yakni, mendata secara langsung warga miskin, kemudian mengintervensi dengan berbagai program penurunan kemiskinan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), corporate social responsibility (CSR), serta filantropi.

Seperti yang pernah dilakukan oleh Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.

Ganjar mengaku telah melakukan berbagai upaya penurunan angka kemiskinan secara serius, dan menyasar beberapa daerah seperti Brebes, Pemalang, Grobogan, Demak, dan Wonogiri.

Advertisement

Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 923 desa yang masuk dalam zona kemiskinan.

Untuk itu, dia mengajak para kades memiliki pusat data, tentang warga yang benar-benar membutuhkan penanganan.

Dia meminta para kades mendata jumlah warga miskin ekstrem, hamil, serta hamil dengan risiko tinggi.

Advertisement

“Kita bereskan sampai level mikro yakni di desa. Maka kita minta kades untuk mendata, camat supervisi, dan akan dikompilasi di kabupaten,” ujarnya.

Dari data yang terkumpul tersebut, Pemprov Jateng melakukan berbagai intervensi.

Selain program reguler seperti pembenahan rumah jadi layak huni, Ganjar juga mendorong perusahaan berperan menyerap tenaga dari warga miskin. Pasalnya, banyak perusahaan yang ternyata membutuhkan pekerja tidak terampil.

“Kawan-kawan dari Disnaker dan Investasi, kita minta cek ke perusahaan di wilayahnya, untuk menerima pekerja dari keluarga miskin. Kalau butuh pelatihan, pemerintah siap fasilitasi. Tapi kalau butuh unskilled mau training sendiri pun akan lebih baik,” paparnya.

Berbagai program pengentasan kemiskinan juga telah dibuat Pemprov Jateng. Sejak masa kepemimpinannya pada 2013 hingga 2023, pihaknya telah menggelontorkan bantuan keuangan provinsi ke desa lebih dari Rp 8 triliun. Pada 2023 ini saja, tercatat sekitar Rp 1,7 triliun.

“Maksud saya, agar ini dikelola dengan baik sehingga nanti kualitasnya bagus, tidak ada temuan yang keliru begitu dan bisa berjalan,” kata Ganjar.

Menurut dia, pemerintah provinsi akan terus melakukan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem.

Termasuk dalam hal ini adalah penanganan stunting. Mengingat kemiskinan ekstrem memang menjadi perhatian nasional.

”Secara keseluruhan angka kemiskinan meningkat saat pandemi, hampir di semua tempat,” ujar Ganjar.

Karena itu, Ganjar mencoba menggenjot semua sumber daya agar dikeluarkan, tidak hanya dari dana desa, dan APBD provinsi/kota/kabupaten, tapi juga potensi lain untuk dimanfaatkan.

“Ada Baznas, CSR, filantropi, atau kelompok masyarakat yang kemarin terjun ke desa-desa. Ada yang mau bantu renovasi rumahnya saja, bantu jambannya saja, air bersihnya saja. Itu partisipasi mesti kita buka,” beber Ganjar.

Sementara itu, Pemkab Madiun telah menjalankan sejumlah program. Dengan masif melakukan intervensi khusus mulai dari spending money, saving money, dan menjaga supplay and demand.

Seperti memanfaatkan alokasi dana desa mencapai 20 persen dari APBD untuk pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kaki penyangga ekonomi daerah.

Sejumlah program itu efektif menurunkan angka kemiskinan. Terbukti, pada 2021 angka kemiskinan daerah mencapai 11,91 persen yang sebagian besar dipengaruhi dampak pandemi Covid-19. Tahun lalu, angka kemiskinan telah turun menjadi 10,79 persen. (wir/ryu/*)

Advertisement
Editor : Mizan Ahsani
Sumber : Radar Madiun

Artikel Terkait

Bedah Rumah di Bendo Magetan Terganjal Status Tanah, 6.471 KK Terdampak

Bedah Rumah di Bendo Magetan Terganjal Status Tanah, 6.471 KK Terdampak

Program bedah RTLH di Bendo, Magetan, terkendala status tanah Tipe B. Sekitar 154 hektare lahan tersebut dihuni 6.471 KK.

Sekali Jalan Atasi Kemiskinan dan Stunting, Pemkab Ponorogo Petakan Potensi Tiap Desa

Sekali Jalan Atasi Kemiskinan dan Stunting, Pemkab Ponorogo Petakan Potensi Tiap Desa

Pemkab Ponorogo mengintegrasikan penanganan kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, dan potensi lokal melalui pemetaan desa.

Pemkot Madiun Kerahkan 2.600 Kader Dasawisma untuk Pemetaan Kemiskinan dan Pengangguran

Pemkot Madiun Kerahkan 2.600 Kader Dasawisma untuk Pemetaan Kemiskinan dan Pengangguran

Pemkot Madiun menjadikan Hari Jadi ke-108 sebagai momentum memperkuat program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer