
MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Seakan berkejaran dengan waktu, DKP PKP Kabupaten Madiun hanya punya waktu enam bulan melakukan pergantian antar waktu (PAW).
Jika rekomendasi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) tidak kunjung diperoleh hingga jangka waktu tersebut, mau tidak mau usulan PAW Edi Widanto dan Supriyati yang loncat partai itu harus kandas.
‘’PAW tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota dewan yang diberhentikan kurang dari enam bulan,’’ ungkap Koordinator Daerah (Korda) Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Kabupaten Madiun Nur Anwar.
Ketentuan itu tercantum dalam UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, PKPU 6/2019 tentang perubahan PKPU 6/2017 tentang PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan UU 7/2017 tentang Pemilu.
Dalam aturan tersebut, syarat PAW pun dicantumkan. Tepatnya Pasal 462 ayat 1.
‘’Anggota DPRD dapat dilakukan PAW apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPRD, dan terbukti melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana umum dengan ancaman 5 tahun penjara,’’ bebernya.
Anwar pun menjelaskan alur PAW dewan. Pasca menerima surat usulan dari partai politik (parpol), menurutnya pimpinan DPRD menerbitkan surat permintaan calon pengganti ke KPU.
Berikutnya, KPU memeriksa dan meneliti dokumen calon PAW.
‘’Proses itu paling lama lima hari setelah surat permintaan diterima KPU,’’ imbuh mantan ketua Bawaslu Kabupaten Madiun tersebut.
Dari proses tersebut, KPU selanjutnya menerbitkan SK penetapan calon pengganti terpilih dan dokumen pendukungnya.
Pun disusul dengan menggelar dan menerbitkan hasil pleno penetapan calon pengganti. ‘’Terakhir KPU menerbitkan surat jawaban, berita acara, dan berkas pendukung untuk disampaikan ke pimpinan DPRD terkait calon pengganti sah untuk dilantik,’’ tuturnya. (odi/aan)



