BUDIMAN Sudjatmiko pernah dikenal sebagai salah satu simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru.
Aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu dikenang sebagai intelektual muda yang berani mengkritik kekuasaan dan memperjuangkan demokrasi.
Namun, perjalanan politik sering kali membawa seseorang pada persimpangan yang tidak mudah.
Sejak bergabung dalam barisan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 dan kini menjabat Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK), Budiman dinilai sebagian kalangan telah bergeser dari posisi kritis yang dahulu melekat pada dirinya.
Publik tentu berharap seorang intelektual dengan latar belakang aktivisme kuat mampu menghadirkan gagasan, strategi, dan terobosan dalam pengentasan kemiskinan.
Namun yang tampak di ruang publik justru lebih banyak pembelaan terhadap berbagai program pemerintah yang masih menuai kritik.
Dalam perspektif Antonio Gramsci, kekuasaan selalu membutuhkan aparatus ideologi untuk membangun legitimasi dan hegemoni.
Dalam konteks tersebut, berbagai forum diskusi yang digelar pemerintah di kampus-kampus kerap dipandang bukan sekadar ruang dialog, melainkan upaya membangun narasi tanding terhadap kritik yang berkembang di masyarakat.
Belakangan muncul fenomena menarik ketika sejumlah agenda diskusi pejabat pemerintah di kampus mendapat resistensi dari mahasiswa.
Salah satu yang paling menyita perhatian adalah peristiwa di Universitas Gadjah Mada (UGM).