alexametrics
24.7 C
Madiun
Thursday, May 19, 2022

Awasi Pilwakot Madiun 2024, Bawaslu Ajukan Rp 9,4 Miliar

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun juga siap menyongsong pemilu serentak 2024. Anggaran untuk mengawal pemilu wali kota-wakil wali kota (pilwakot) telah diusulkan ke pemkot dan Pemprov Jawa Timur.

Bahkan, draf rencana anggaran biaya (RAB) itu telah dirapatkan bersama tim pemprov di Surabaya. Bawaslu mengusulkan Rp 9,4 miliar. Perinciannya, Rp 8,5 miliar dari APBD Kota Madiun dan Rp 900 juta dari provinsi. ‘’Dana sharing dari provinsi sudah ditetapkan untuk alokasi honor badan ad hoc,’’ kata Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko, Jumat (28/1).

Kokok menyebutkan, usulan itu naik 70 persen dibanding pilwakot 2018 lalu dengan anggaran Rp 5,5 miliar. Kenaikan tersebut dipengaruhi pengadaan sarana-prasarana protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan sebaran Covid-19. Seperti pengadaan masker, hand sanitizer, dan swab test antigen.

Baca Juga :  Kang Woto: Dunia Maya Ramai, Dunia Nyata Aman

Pun, dipengaruhi penyesuaian honorarium badan ad hoc. Mulai panitia pengawas kecamatan (panwascam), panitia pengawas lapangan (PPL) tingkat kelurahan, hingga pengawas tempat pemungutan suarat (PTPS). ‘’Untuk dana dari provinsi ini dimungkinkan masih dapat bertambah,’’ ujarnya.

Dalam draf tersebut, lanjut dia, jumlah TPS diasumsikan 337 titik. Sesuai PKPU Nomor 6/2020, jumlah pemilih dibatasi maksimal 500 per TPS. Sehingga, perlu tambahan jumlah TPS. Merujuk usulan KPU setempat, jumlah TPS menjadi 345 dari sebelumnya 300 titik. ‘’Otomatis jumlah PTPS juga bertambah sesuai TPS,’’ paparnya. (kid/c1/sat/her)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun juga siap menyongsong pemilu serentak 2024. Anggaran untuk mengawal pemilu wali kota-wakil wali kota (pilwakot) telah diusulkan ke pemkot dan Pemprov Jawa Timur.

Bahkan, draf rencana anggaran biaya (RAB) itu telah dirapatkan bersama tim pemprov di Surabaya. Bawaslu mengusulkan Rp 9,4 miliar. Perinciannya, Rp 8,5 miliar dari APBD Kota Madiun dan Rp 900 juta dari provinsi. ‘’Dana sharing dari provinsi sudah ditetapkan untuk alokasi honor badan ad hoc,’’ kata Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko, Jumat (28/1).

Kokok menyebutkan, usulan itu naik 70 persen dibanding pilwakot 2018 lalu dengan anggaran Rp 5,5 miliar. Kenaikan tersebut dipengaruhi pengadaan sarana-prasarana protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan sebaran Covid-19. Seperti pengadaan masker, hand sanitizer, dan swab test antigen.

Baca Juga :  Bersihkan Sampah Virtual Kampanye, Kerahkan Seribu Orang

Pun, dipengaruhi penyesuaian honorarium badan ad hoc. Mulai panitia pengawas kecamatan (panwascam), panitia pengawas lapangan (PPL) tingkat kelurahan, hingga pengawas tempat pemungutan suarat (PTPS). ‘’Untuk dana dari provinsi ini dimungkinkan masih dapat bertambah,’’ ujarnya.

Dalam draf tersebut, lanjut dia, jumlah TPS diasumsikan 337 titik. Sesuai PKPU Nomor 6/2020, jumlah pemilih dibatasi maksimal 500 per TPS. Sehingga, perlu tambahan jumlah TPS. Merujuk usulan KPU setempat, jumlah TPS menjadi 345 dari sebelumnya 300 titik. ‘’Otomatis jumlah PTPS juga bertambah sesuai TPS,’’ paparnya. (kid/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/