Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jabatan PPK Abadi?

H
Penulis: Hengky Ristanto❯
Plh Ketua KPU Ponorogo R. Gaguk Ika Prayitna
Plh Ketua KPU Ponorogo R. Gaguk Ika Prayitna
PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun - Tak berlaku rumus batasan periodesasi bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tahun ini. Mereka yang telah menjabat PPK beberapa periode tetap diberi kesempatan kembali mendaftarkan diri.

Aturan terbaru itu berbeda dari sebelumnya di mana masa tugas PPPK maksimal dua periode jabatan.

Plh Ketua KPU Ponorogo R. Gaguk Ika Prayitna menyatakan, syarat periodesasi tidak diatur dalam rekrutmen PPK di tahun ini. Pun tidak ada syarat khusus, siapapun dapat melakukan pendaftaran. Pengecualian bagi TNI, dan Polri. Hanya, ada perubahan pada syarat usia yakni minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun. "Periodesasi tidak diatur, syarat khusus

juga tidak ada," katanya. Total PPK yang akan dilantik nantinya berjumlah 105 orang. Tiap kecamatan digawangi 5 PPK. PPK bertugas menjadi kepanjangan tangan KPU pada pemilihan legislatif (pileg) 2024. Masa jabatan PPK terhitung sejak dilantik Januari 2023 hingga April 2024. "Untuk besaran gaji sudah ditetapkan KPU RI," lanjutnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan honorarium PPK bergantung posisi. Per bulannya, ketua sebesar Rp 2,5 juta dan anggota Rp 2,2 juta. "Untuk ketenagakerjaan masih direncanakan oleh pimpinan. Minimal syarat kesehatan dan usia diperketat," tegasnya.

Personil PPK untuk pileg dan pilkada berbeda. PPK pileg dilantik terlebih dahulu. Dalam perjalannya, KPU turut membuka rekrutmen kembali PPK untuk pilkada. "Memang (waktunya) berhimpitan," pungkasnya. (kid/fin)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Magetan Mulai Cicil Dana Cadangan Pilkada pada 2027

Pemkab Magetan Mulai Cicil Dana Cadangan Pilkada pada 2027

Pemkab Magetan menyiapkan dana cadangan Pilkada secara bertahap mulai APBD 2027. Besarannya akan dibahas bersama DPRD sesuai kemampuan fiskal.

KPU Tegaskan Pengisian Wakil Bupati Ponorogo Bukan Kewenangannya, Ini Mekanismenya

KPU Tegaskan Pengisian Wakil Bupati Ponorogo Bukan Kewenangannya, Ini Mekanismenya

KPU Ponorogo menegaskan pengisian jabatan Wakil Bupati bukan menjadi kewenangannya. Proses tersebut diatur dalam UU Pilkada dan menjadi ranah DPRD serta pemerintah daerah.

Tender Lanskap MPP Kota Madiun Turun 20 Persen dari HPS, PPK Diminta Cermat

Tender Lanskap MPP Kota Madiun Turun 20 Persen dari HPS, PPK Diminta Cermat

Penawaran proyek lanskap MPP Kota Madiun turun 20 persen dari HPS. PPK diminta mencermati rekam jejak pemenang sebelum kontrak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer