Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

‘’Keduanya dari (perkara korupsi) DPUPKP dengan putusan enam tahun penjara. Saat ini sudah masuk tahun pertama (penahanan) diusulkan mendapatkan remisi khusus (RK) 15 hari,’’ kata Kepala Rutan Klas II B Ponorogo Agus Yanto kemarin (13/4).
NHD dan S diusulkan mendapatkan remisi karena dinilai memenuhi syarat yang ditentukan. Di antaranya berkelakukan baik dan akitf dalam kegiatan keagamaan selama Ramadan. ‘’Ada 12 warga binaan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditahan di sini. Tahun ini, dua (koruptor) yang diusulkan mendapatkan RK Lebaran,’’ terangnya.
Menurut Agus, usulan remisi bagi terpidana korupsi mengacu pada UU 22/2022. Jika sebelumnya koruptor wajib melunasi denda sebagai syara memperoleh remisi, kini mereka tidak perlu melampirkan bukti tersebut. ‘’Sesuai undang-undang terbaru ini semua warga binaan berhak diusulkan kecuali pelangaran berat yang ditunjukkan register F. Dan, ini perdana usulan remisi Lebaran menerapkan aturan yang terbaru,’’ jelasnya. (kid/her)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
