Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berkejaran dengan Program Pembangunan, Cermat Hitung Pengadaan Lewat E-Katalog

H
Penulis: Hengky Ristanto❯
INFRASTRUKTUR: Program paket pekerjaan konstruksi di Ponorogo berpotensi mengalami pelambatan waktu pelaksanaan lantaran terkendala kesiapan sistem e-katalog. (AJI PUTRA/JAWA POS RADAR PONOROGO)
INFRASTRUKTUR: Program paket pekerjaan konstruksi di Ponorogo berpotensi mengalami pelambatan waktu pelaksanaan lantaran terkendala kesiapan sistem e-katalog. (AJI PUTRA/JAWA POS RADAR PONOROGO)
PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Percepatan pembangunan di Ponorogo berpotensi menuai hambatan. Hal itu dikarenakan minimnya jumlah penyedia jasa konstruksi yang tersedia di dalam e-katalog. Sementara sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Ponorogo harus berkejaran dengan jadwal pelaksanaan proyek.

Pada dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman (DPUPKP) misalnya. Sampai saat ini baru satu paket pekerjaan yang siap dilelang secara e-purchasing melalui sistem e-katalog. Sementara belasan paket lainnya masih berproses dengan penyusunan dokumen lelang. ‘’Di tempat kami siap secara petugas, tapi sistem e-katalog dari pusat itu sudah siap atau belum?’’ kata Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto Purnomo kemarin (14/5).

Jamus mengungkapkan pengadaan pekerjaan jasa konstruksi tahun ini memang berbeda dengan sebelumnya. Karena prosesnya diwajibkan lebih dulu melalui e-katalog. ‘’Untuk pengadaan barang dan jasa sudah lewat e-katalog. Namun, yang pekerjaan konstruksi baru kali ini,’’ ungkapnya.

Selama menggunakan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa, Jamus menyatakan tidak ada kendala. Contohnya saat pengadaan aspal semua dapat terlaksana. Karena memang banyak rekanan yang tersedia dalam e-katalog. Berbeda halnya untuk pekerjaan perbaikan jalan hanya ada beberapa penyedia jasa saja.

‘’Di e-katalog hanya ada satu-dua saja. Dan, menurut saya itu belum lengkap. Misalnya penyedia memasang etalase hanya pekerjaan batu, sedangkan pekerjaan jalan masih butuh detail pekerjaan lainnya,’’ terang mantan kepala pelaksana BPBD tersebut.

Kendala lainnya, kata dia, adalah komunikasi antara penyedia serta pemilik pekerjaan. Karena itu pihaknya berencana menggelar sosialisasi untuk persoalan ini secepatnya. ‘’Karena ini kali pertama dan di Jatim juga belum ada, sehingga secara empirik untuk kami pelajari belum ada,’’ kata Jamus.

Yang jelas, DPUPKP telah berkonsultasi dengan bagian pengadaan barang dan jasa terkait masalah lelang melalui e-katalog. Dari situ disepakati ada langkah-langkah konkret perihal pelaksanaan paket lalang apabila terdapat kektidaksiapan secara sistem di e-katalog. ‘’Karena kami juga punya timeline. Jangan sampai seperti kemarin, menunggu-menunggu tiba-tiba sudah closing akhirnya gagal terealisasi,’’ ujar Jamus. (kid/her)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

DPUPKP Ponorogo Dapat Dana Cukai Rp 1,2 Miliar, Dialokasikan untuk Pembangunan Infrastruktur

DPUPKP Ponorogo Dapat Dana Cukai Rp 1,2 Miliar, Dialokasikan untuk Pembangunan Infrastruktur

DPUPKP Ponorogo mendapat alokasi DBHCHT Rp 1,223 miliar pada 2027 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.

DPUPKP Ponorogo Kebut Perbaikan Jalan, Oktober Jadi Batas Kritis Proyek

DPUPKP Ponorogo Kebut Perbaikan Jalan, Oktober Jadi Batas Kritis Proyek

DPUPKP Ponorogo mempercepat proyek perbaikan jalan. Pekerjaan yang dinilai tak mungkin selesai tahun ini tidak akan dipaksakan.

TPA Baru Ponorogo Tunggu Persetujuan Kemenhut, Anggaran Rp 7,37 Miliar

TPA Baru Ponorogo Tunggu Persetujuan Kemenhut, Anggaran Rp 7,37 Miliar

TPA baru Ponorogo di Desa Mrican segera dibangun dengan anggaran Rp 7,37 miliar. Proyek masih menunggu penetapan lahan Kemenhut.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer