Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kerja Keras Pemkab Raih WTP Sebelas Kali Berturut

H
Penulis: Hengky Ristanto❯
HEBAT: Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menerima penghargaan WTP di Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Sidoarjo. (PEMKAB FOR JAWA POS RADAR PONOROGO)
HEBAT: Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menerima penghargaan WTP di Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Sidoarjo. (PEMKAB FOR JAWA POS RADAR PONOROGO)
PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Ponorogo menjadi hal yang membanggakan. Terlebih WTP pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 yang diterima Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kamis (24/5) lalu merupakan yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.

‘’WTP merupakan opini audit yang dikeluarkan BPK, dan ini sangat penting bagi kementerian maupun lembaga pemerintahan,’’ ujar Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ponorogo Sumarno.

Menurut Sumarno, WTP merupakan opini audit yang memberikan citra positif bagi pemerintahan. Sebab predikat WTP yang diperoleh menandakan roda pemerintahan Kabupaten Ponorogo telah dikelola secara akuntabel. ‘’Ini juga bisa menjadi penanda jika lembaga pemerintahan terbebas dari korupsi,’’ terangnya.

Diakui Sumarno, untuk memperoleh predikat opini WTP ini tidak mudah. Sebab laporan keuangan dari lembaga pemerintahan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus menerapkan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI). ‘’Hal ini penting karena pengendalian internal yang kuat akan menghasilkan laporan keuangan yang efisien, efektif, dan patuh terhadap peraturan,’’ jelasnya.

Tahapan lain yang harus dilakukan untuk memperoleh predikat WTP ini juga pada pengungkapan laporan keuangan yang memadai hingga pelaksanaan anggaran harus sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, sistem aplikasi harus dibenahi, sehingga pencatatan transaksi keuangan agar sesuai SAP. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). ‘’Butuh komitmen dari pimpinan. Komitmen ini akan mendorong semangat pegawai menyusun laporan yang baik dan benar. Kalau itu semua bisa dijalankan, opini WTP bukan hal yang mustahil,’’ pungkasnya. (gen/kid/adv)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Kota Madiun Setujui LPj APBD 2025, Pemkot Didorong Kembali Raih Opini WTP

DPRD Kota Madiun Setujui LPj APBD 2025, Pemkot Didorong Kembali Raih Opini WTP

Seluruh fraksi DPRD Kota Madiun menyetujui LPj APBD 2025. Dewan meminta silpa dibahas dalam APBD Perubahan dan mendorong pemkot kembali meraih opini WTP.

Inilah Wajah Pemkab Ponorogo: Bupati Diciduk KPK, Proyeknya Banjir Catatan BPK Pula

Inilah Wajah Pemkab Ponorogo: Bupati Diciduk KPK, Proyeknya Banjir Catatan BPK Pula

Rekor opini WTP Ponorogo selama 13 tahun berturut-turut terancam terhenti. Plt Bupati Lisdyarita sebut proyek Monumen Reog Sampung jadi salah satu catatan dari BPK.

10 Temuan BPK Jadi Catatan Pemkab Magetan, Dari Proyek hingga Pengelolaan Aset

10 Temuan BPK Jadi Catatan Pemkab Magetan, Dari Proyek hingga Pengelolaan Aset

BPK menemukan 10 catatan dalam pengelolaan keuangan Pemkab Magetan 2025, mulai pajak, proyek infrastruktur hingga aset daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer