Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Parpol Berhak Mengubah Daftar Nama, Nomor, dan Dapil Bacaleg

B
Penulis: Budhi Prasetya❯

Kantor KPU Ponorogo (AJI PUTRA/RADAR MADIUN)
Kantor KPU Ponorogo (AJI PUTRA/RADAR MADIUN)
 


Advertisement

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Partai politik (parpol) masih memiliki kesempatan mengubah atau memperbaiki daftar bakal caleg legislatif (bacaleg) yang diusungnya. Baik itu nama bacaleg, nomor urut, hingga daerah pemilihan (dapil). Meski pendaftaran telah ditutup tanggal 15 Mei lalu, namun KPU Ponorogo memastikan daftar tersebut dapat diubah dan dikocok ulang.

Komisioner KPU Ponorogo Arwan Hamidi mengatakan, kebijakan perubahan tersebut mendasar pasal 51 ayat 4 PKPU 10/2023. Dijelaskan bahwa setiap parpol dapat mengajukan bacaleg pengganti berdasarkan persetujuan ketua umum ataupun sekjen parpol. Penggantian juga dapat dilakukan ketika ada bacaleg yang meninggal dunia maupun mengundurkan diri di tengah perjalanan.

‘’Persetujuannya tingkat pusat. Artinya dibuktikan tanda tangan, ketua umum masing-masing parpol,’’ jelas Arwan.

Advertisement

Adapun perubahan dapat dilakukan saat pencermatan daftar calon sementara (DCS) 6-11 Agustus mendatang. Serta pencermatan daftar calon tetap (DCT) 24 September hingga 3 Oktober. Tak terikat jumlah, seluruh parpol pengusung dapat memperbarui seluruh bacaleg maupun nomor urut, serta dapil.

‘’Perubahan daftar ini memang sesuatu yang baru dalam Pemilu 2024, pada Pemilu 2019 tidak ada. Jadi ini sekaligus jadi perbedaan mendasar,’’ terangnya.

Arwan menambahkan, perubahan daftar bacaleg menjadi hak masing-masing parpol. Hingga berita ini diturunkan, belum ada parpol pengusung yang mengganti bacalegnya. ‘’Kami siap menjembatani, untuk prosesnya seluruhnya dilakukan lewat Silon (Sistem Informasi Pencalonan),’’ pungkasnya. (gen/kid)

Advertisement

Artikel Terkait

Banpol Parpol Kabupaten Madiun Tembus Rp 2,97 Miliar, PKB Terima Terbesar

Banpol Parpol Kabupaten Madiun Tembus Rp 2,97 Miliar, PKB Terima Terbesar

Delapan partai politik di Kabupaten Madiun menerima bantuan keuangan partai politik 2026 senilai Rp 2,97 miliar berdasarkan suara sah Pemilu 2024.

KPU Tegaskan Pengisian Wakil Bupati Ponorogo Bukan Kewenangannya, Ini Mekanismenya

KPU Tegaskan Pengisian Wakil Bupati Ponorogo Bukan Kewenangannya, Ini Mekanismenya

KPU Ponorogo menegaskan pengisian jabatan Wakil Bupati bukan menjadi kewenangannya. Proses tersebut diatur dalam UU Pilkada dan menjadi ranah DPRD serta pemerintah daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer