Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengamat Politik: Masyarakat Harus Care dan Tanggapi DCS

B
Penulis: Budhi Prasetya❯

 

Ayub Dwi Anggoro, Pengamat Politik Ponorogo. (Istimewa for Jawa Pos Radar Ponorogo)
Ayub Dwi Anggoro, Pengamat Politik Ponorogo. (Istimewa for Jawa Pos Radar Ponorogo)


Advertisement

 

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Masyarakat punya andil penting dalam gelaran pesta demokrasi. Tidak hanya menyalurkan hak pilihnya saat hari pemungutan suara. Tetapi juga menentukan kelayakan calon wakil rakyat.

Penentuan kelayakan tersebut salah satunya bisa disalurkan melalui tahapan masukan dan tanggapan daftar calon sementara (DCS) bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Ponorogo yang telah diumumkan KPU setempat pada tanggal 19-23 Agustus lalu.

Advertisement

Masyarakat harus peduli dan memberikan sumbangsih agar wakilnya benar-benar memiliki kualitas jempolan.

‘’Masyarakat harus care dengan tahapan masukan dan tanggapan atas DCS ini, jangan sampai nanti sudah mau Pemilu berakhir baru ada temuan,’’ kata Ayub Dwi Anggoro, pengamat politik.

Advertisement

Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Umpo) tersebut menilai masyarakat menjadi penjaga gawang sesungguhnya. Maklum, meski telah diverifikasi petugas KPU, namun potensi temuan maladministrasi masih terbuka lebar.

‘’Tentu KPU sudah profesional dalam melakukan verifikasi berkas, dan parpol (partai politik) juga paham proses administrasi. Namun bisa jadi justru kesalahan bisa ditemukan oleh masyarakat,’’ jelasnya.

Akademisi mendorong KPU dan Bawaslu setempat gencar melakukan sosialisasi tahapan pencalonan tersebut. Terlebih, tidak sedikit dia menerima pertanyaan dari kolega maupun berbagai pihak tentang DCS di hari pertama hingga keempat masa pengumuman. Kebanyakan bingung mendapatkan informasi pengumuman DCS tersebut.

‘’KPU dan Bawaslu wajib aktif menggandeng masyarakat dalam forum diskusi dan bebarengan melakukan validasi,’’ ujarnya.

Tak kalah penting, menurutnya pencermatan DCS perlu analisis dan kajian mendalam. Kendati skema penetapan DCS telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) 10/2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

‘’Biasanya akan muncul konflik ketika ada aduan dari masyarakat yang dilewatkan ke Bawaslu. Jadi harus dilihat dahulu kedepan seperti apa,’’ ungkapnya. (gen/kid)

 

TAHAPAN PENYUSUNAN DCS

6-11 Agustus Penetapan rancangan DCS

12-18 Agustus Penyusunan dan penetapan DCS

19-23 Agustus Pengumuman DCS

19-28 Agustus Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS

 

Advertisement
Editor : Budhi Prasetya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer