Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penyerahan Rumah Pekerja, Bebas dari PPN?

M
Penulis: Mizan Ahsani❯
Kolom Pojok Pajak oleh KPP Pratama Ponorogo. (ISTIMEWA)
Kolom Pojok Pajak oleh KPP Pratama Ponorogo. (ISTIMEWA)
DOKUMEN PRIBADI
DOKUMEN PRIBADI

Oleh: Ritawati


Advertisement

Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Ponorogo

PENYERAHAN rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Normalnya, PPN dilaporkan para penjual atau pihak yang menyerahkan, sedangkan biaya PPN ditanggung konsumen atau pihak yang menerima.

Kini PPN tersebut tidak lagi dibebankan kepada pihak penerima, asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 60/2023.

Advertisement

Kriteria umum harus memenuhi fungsi rumah tinggal yang diatur dalam PMK tersebut. Yakni, hanya berfungsi sebagai rumah layak huni, tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor. Selain itu, wajib memenuhi kriteria khusus.

Antara lain, luas bangunan minimal 21-36 meter persegi; luas tanah minimal 60-200 meter persegi; harga jual tidak melebihi batasan sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK tersebut.

Contohnya, harga jual 2023 untuk Pulau Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dibatasi maksimal Rp 162 juta. Sedangkan 2024 dibatasi maksimal Rp 166 juta untuk mendapatkan pembebasan PPN terhadap proses penyerahan rumah tersebut.

Advertisement

Jadi tidak semua penyerahan rumah dikenakan PPN. Untuk lebih detail penjelasan terkait tata cara mendapatkan pembebasan PPN tersebut dapat menghubungi layanan tatap muka melalui helpdesk di KPP Pratama Ponorogo dan KP2KP Pacitan.

Atau bisa juga atau melalui media Whatsapp di nomor konsultasi yang tertera pada laman https://linktr.ee/kpppratamaponorogo. (bar/prog)

Advertisement
Editor : Mizan Ahsani
Sumber : Radar Madiun

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer