Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perda PLP2B Disahkan, 5,7 Hektare Lahan SR di Ponorogo Resmi Bebas

S
Penulis: Sugeng Dwi N.❯
DPRD bersama Pemkab Ponorogo menetapkan Perda PLP2B, yang sekaligus mencoret lahan Sekolah Rakyat seluas 5,7 hektare dari kawasan perlindungan lahan pertanian. SUGENG DWI N./JAWA POS RADAR PONOROGO
DPRD bersama Pemkab Ponorogo menetapkan Perda PLP2B, yang sekaligus mencoret lahan Sekolah Rakyat seluas 5,7 hektare dari kawasan perlindungan lahan pertanian. SUGENG DWI N./JAWA POS RADAR PONOROGO

Jawa Pos Radar Ponorogo – Persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Ponorogo memasuki tahap final.


Advertisement

Lahan seluas 5,7 hektare di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, resmi dicoret dari kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Keputusan tersebut menyusul ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang PLP2B oleh DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Ponorogo, kemarin (22/12).

Dengan penetapan perda tersebut, status lahan sawah aset daerah yang akan digunakan untuk SR kini dinyatakan bebas dari perlindungan PLP2B.

Advertisement

Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menjelaskan, Perda PLP2B menjadi acuan utama dalam pemanfaatan dan peralihan fungsi lahan pertanian di daerah.

Setiap perubahan status tanah wajib mengacu pada regulasi tersebut agar lahan pangan tetap terlindungi.

“Aturan ini mengikat. Harapannya, lahan pangan daerah tetap terjaga dan tidak sembarangan dialihfungsikan menjadi bangunan,” jelas Lisdyarita, yang akrab disapa Bunda Rita.

Advertisement

Dengan dicoretnya lahan dari kawasan PLP2B, pemerintah pusat kini dapat memanfaatkan area tersebut untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Lokasi SR berada di selatan Sirkuit Jurang Gandul dan telah melalui proses pemetaan bersama tim teknis terkait.

“Lokasi SR di selatan Sirkuit Jurang Gandul sudah dipetakan bersama tim yang membidangi. Pembangunan dialokasikan dari APBN dan ditargetkan mulai awal tahun depan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertahankan) Ponorogo Heri Sutrisno mengungkapkan, luas lahan PLP2B di Ponorogo mencapai 31.086,80 hektare atau sekitar 87,1 persen dari total lahan baku sawah (LBS) seluas 35.692,62 hektare.

Penetapan PLP2B tersebut merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Regulasi ini bertujuan menjaga ketersediaan pangan nasional, khususnya komoditas padi, dengan mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian.

“PLP2B ini untuk menjamin ketersediaan pangan nasional sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan sawah,” kata Heri. (gen/kid)

Advertisement

Artikel Terkait

Proyek Sekolah Rakyat Terintegrasi Pacitan Molor, MPLS Ratusan Siswa Ditunda

Proyek Sekolah Rakyat Terintegrasi Pacitan Molor, MPLS Ratusan Siswa Ditunda

Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi Pacitan belum rampung. MPLS ditunda, sementara pembelajaran tetap berjalan di sekolah rintisan.

Lahan Sekolah Rakyat Ponorogo Bebas PLP2B, Dibangun Oktober

Lahan Sekolah Rakyat Ponorogo Bebas PLP2B, Dibangun Oktober

Pemkab Ponorogo memastikan lahan Sekolah Rakyat di Babadan bebas PLP2B dan siap dibangun mulai Oktober 2026.

Sekolah Rakyat Ponorogo Tunggu Jadwal Pembangunan, 76 Siswa Masih Belajar di Madiun

Sekolah Rakyat Ponorogo Tunggu Jadwal Pembangunan, 76 Siswa Masih Belajar di Madiun

Gedung permanen Sekolah Rakyat Ponorogo belum dibangun. Jadwal proyek belum pasti, sementara 76 siswa masih belajar di Kabupaten Madiun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer