
Jawa Pos Radar Ponorogo – Krisis aparatur desa di Ponorogo kian mengkhawatirkan.
Sebanyak 785 posisi perangkat desa tercatat kosong dan tersebar di ratusan desa.
Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Pamuji, menegaskan kekosongan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi mengganggu pelayanan publik di tingkat desa.
“Pemerintah daerah harus menegakkan regulasi terkait tahapan pengisian perangkat desa dengan mengacu pada perda dan perbup,” ujarnya, Senin (4/5).
Menurut dia, kepastian hukum penting untuk mencegah polemik dalam proses rekrutmen.
DPRD pun mendorong pengisian jabatan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas.
Minimal, 30 persen dari struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) desa diisi terlebih dahulu.
Terutama pada posisi strategis seperti sekretaris desa (sekdes), kepala urusan keuangan, dan kepala dusun (kasun).
Selain itu, aspek transparansi juga menjadi perhatian. DPRD mendorong penerapan digitalisasi dalam proses seleksi guna menjamin akuntabilitas.
“Digitalisasi seleksi penting untuk menghindari kecurangan,” tegasnya.


