Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

785 Perangkat Desa Kosong, DPRD Ponorogo Minta Segera Diisi

S
Penulis: Sugeng Dwi N.❯
TES PERANGKAT DESA: Peserta seleksi perangkat desa Jenggrik tengah mengikuti ujian yang dilaksanakan di SMAN 2 Ngawi beberapa waktu lalu.
Peserta seleksi perangkat desa mengikuti ujian yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. DOK RADAR NGAWI

Advertisement

Jawa Pos Radar Ponorogo – Krisis aparatur desa di Ponorogo kian mengkhawatirkan.

Sebanyak 785 posisi perangkat desa tercatat kosong dan tersebar di ratusan desa.

Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Pamuji, menegaskan kekosongan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi mengganggu pelayanan publik di tingkat desa.

Advertisement

“Pemerintah daerah harus menegakkan regulasi terkait tahapan pengisian perangkat desa dengan mengacu pada perda dan perbup,” ujarnya, Senin (4/5).

Menurut dia, kepastian hukum penting untuk mencegah polemik dalam proses rekrutmen.

Advertisement

DPRD pun mendorong pengisian jabatan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas.

Minimal, 30 persen dari struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) desa diisi terlebih dahulu.

Terutama pada posisi strategis seperti sekretaris desa (sekdes), kepala urusan keuangan, dan kepala dusun (kasun).

Selain itu, aspek transparansi juga menjadi perhatian. DPRD mendorong penerapan digitalisasi dalam proses seleksi guna menjamin akuntabilitas.

“Digitalisasi seleksi penting untuk menghindari kecurangan,” tegasnya.

Advertisement

Artikel Terkait

Ketua DPRD Ponorogo Ingatkan Perampasan Aset Tak Boleh Sewenang-wenang

Ketua DPRD Ponorogo Ingatkan Perampasan Aset Tak Boleh Sewenang-wenang

Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengingatkan perampasan aset hasil korupsi harus adil dan melindungi hak masyarakat.

Kejar Tayang Sebelum APBD Disahkan, DPRD Ponorogo Kebut Propemperda 2027 Berisi 9 Raperda

Kejar Tayang Sebelum APBD Disahkan, DPRD Ponorogo Kebut Propemperda 2027 Berisi 9 Raperda

DPRD Ponorogo menyiapkan 9 Raperda untuk Propemperda 2027. Pengesahannya dikebut sebelum penetapan APBD, termasuk revisi aturan aset yang butuh Pansus.

DPRD Ponorogo Coret Tiga Raperda dari Pembahasan Tahun Ini, Salah Satunya Pendidikan Disabilitas

DPRD Ponorogo Coret Tiga Raperda dari Pembahasan Tahun Ini, Salah Satunya Pendidikan Disabilitas

DPRD Ponorogo resmi mencoret tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) dari Propemperda 2026 karena dokumen belum siap dan butuh penyelarasan aturan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer