Jawa Pos Radar Madiun – Harapan sejumlah calon mahasiswa di Ponorogo mendapatkan bantuan biaya kuliah tersandung persoalan data.
Tingkat kesejahteraan atau data desil yang tercatat dalam sistem tak selalu sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga di lapangan.
Dampaknya terasa dalam pengajuan KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Umpo).
Kampus tersebut mencatat sekitar 40–60 persen pendaftar KIP terkoreksi setelah pemerintah pusat memperketat persyaratan penerima untuk desil 1–4.
Wakil Rektor III Umpo Sugeng Wibowo mengatakan, persentase tersebut masih dinamis karena proses pendaftaran mahasiswa terus berlangsung.
Hasil identifikasi Umpo menemukan sejumlah calon mahasiswa yang secara ekonomi dinilai membutuhkan bantuan.
Namun, mereka justru terkendala tingkatan desil yang tercatat dalam sistem.
’’Kami sudah melakukan cross-check secara sampling. Memang ada yang secara ekonomi membutuhkan bantuan, tetapi datanya terkendala,’’ ungkap Sugeng, kemarin (24/8).
Persoalan juga muncul ketika keluarga mengajukan koreksi atau banding data desil KIP.
Salah satu variabel yang digunakan dalam penilaian adalah foto kondisi rumah.
