Jawa Pos Radar Ponorogo – Realisasi belanja APBD Kabupaten Ponorogo 2026 masih tertahan di angka 65 persen hingga akhir September.
Dengan sisa waktu tiga bulan menuju tutup tahun anggaran, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) harus mempercepat pelaksanaan program agar target serapan 99 persen bisa tercapai.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Sugiarto mengakui masih ada OPD yang realisasi belanjanya berada di bawah rata-rata kabupaten. Mereka diminta segera menuntaskan pekerjaan yang belum berjalan optimal.
’’Bagi OPD yang di bawah rata-rata 65 persen kami dorong agar bisa mencapai di atas 95 persen,’’ ungkap Agus yang akrab disapa Ugin, Jumat (30/10).
Meski demikian, dia menyebut capaian serapan anggaran tahun ini masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Pada akhir triwulan ketiga tahun lalu, realisasi belanja Pemkab Ponorogo tercatat sekitar 60 persen. Artinya, capaian tahun ini meningkat lima poin persentase.
Agus mengungkapkan, proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu kendala yang menghambat realisasi anggaran di sejumlah OPD.
Salah satunya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo. Sejumlah pekerjaan harus melalui tahapan lelang yang membutuhkan waktu relatif panjang.
Kendala serupa juga dihadapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertahankan) serta beberapa OPD lainnya.
Menurut Agus, hambatan administrasi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, keterlambatan proses pengadaan dapat mempersempit waktu pelaksanaan program.
