Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BKPSDM Ponorogo Bantah Pendataan PPPK via WhatsApp, Kepsek Diminta Waspada

S
Penulis: Sugeng Dwi N.❯
WASPADAI HOAKS: Plt Kepala BKPSDM Ponorogo Harjono mengingatkan kepala sekolah agar tidak memenuhi permintaan pendataan PPPK Paruh Waktu dan guru honorer melalui pesan WhatsApp yang mengatasnamakan instansinya.
WASPADAI HOAKS: Plt Kepala BKPSDM Ponorogo Harjono mengingatkan kepala sekolah agar tidak memenuhi permintaan pendataan PPPK Paruh Waktu dan guru honorer melalui pesan WhatsApp yang mengatasnamakan instansinya.

Advertisement

Jawa Pos Radar Ponorogo – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo mengingatkan kepala sekolah agar mewaspadai pesan WhatsApp yang meminta pendataan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Pesan tersebut diduga merupakan modus penipuan dengan mencatut nama BKPSDM Ponorogo.

Sejumlah kepala sekolah dilaporkan menerima permintaan pengisian data kepegawaian dari pengirim yang mengaku mewakili instansi pemerintah.

Advertisement

Plt Kepala BKPSDM Ponorogo Harjono memastikan pihaknya tidak pernah mengeluarkan instruksi pendataan sebagaimana tercantum dalam pesan tersebut.

‘’Kalau ada pendataan seperti itu, pasti ada surat resmi dari Pemkab Ponorogo melalui BKPSDM. Kami belum mengeluarkan surat edaran sedikit pun terkait hal tersebut. Jadi, itu hoaks,’’ tegas Harjono, Rabu (11/11).

Menurut Harjono, permintaan data melalui WhatsApp perlu diwaspadai karena tidak menggunakan mekanisme administrasi kepegawaian yang semestinya.

Advertisement

Pesan tersebut muncul ketika sejumlah tenaga honorer masih menunggu kepastian penataan status kepegawaian.

Termasuk pegawai yang masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu.

Situasi tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu dengan mengatasnamakan lembaga pemerintah.

Sasaran pesan kali ini adalah kepala sekolah yang memiliki akses terhadap informasi kepegawaian guru maupun tenaga honorer.

Advertisement

Artikel Terkait

Kabar Baik untuk Guru Honorer, Mendikdasmen Buka Peluang Seleksi CPNS dan PPPK

Kabar Baik untuk Guru Honorer, Mendikdasmen Buka Peluang Seleksi CPNS dan PPPK

Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan guru non-ASN mendapat kesempatan tes PNS atau PPPK. Jika tidak lolos, status tetap aman dan digaji melalui dana BOS.

Kota Madiun Kekurangan 158 Guru, Dewan Pendidikan Minta Honorer Tetap Diberi Ruang Mengajar

Kota Madiun Kekurangan 158 Guru, Dewan Pendidikan Minta Honorer Tetap Diberi Ruang Mengajar

Kota Madiun masih kekurangan 158 guru SD dan SMP. Dewan Pendidikan menilai pelarangan guru honorer berpotensi mengganggu layanan pendidikan.

Pemkab Ponorogo Belum Buka Dapodik, Khawatir Belanja Pegawai Membengkak

Pemkab Ponorogo Belum Buka Dapodik, Khawatir Belanja Pegawai Membengkak

Pemkab Ponorogo belum membuka kembali Dapodik untuk guru honorer karena khawatir berdampak pada lonjakan belanja pegawai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer