Jawa Pos Radar Ponorogo – Minimnya pendaftar lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo menjadi sorotan DPRD.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya kompetisi berbasis kompetensi di internal birokrasi.
Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Eko Priyo Utomo menilai sepinya peminat menjadi alarm adanya persoalan dalam pola pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) selama ini.
’’Kenapa sampai kosong? Saya kira ada yang salah pada masa lalu terkait pengembangan SDM di Ponorogo. Dampaknya, ya, seperti sekarang ini,’’ ujarnya kemarin (26/2).
Menurut Eko, jabatan sekda sejatinya merupakan puncak karier ASN daerah sekaligus posisi strategis penggerak birokrasi dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Dia menduga faktor psikologis turut memengaruhi minimnya pendaftar.
ASN yang memenuhi syarat dinilai masih gamang untuk maju, terutama setelah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 November lalu yang menyeret Bupati nonaktif Sugiri Sancoko dan Sekda nonaktif Agus Pramono.
’’Akhirnya muncul rasa gamang, sungkan, tidak enak, dan sebagainya. Itu yang membuat mereka tidak maju,’’ tegasnya.
DPRD mendorong eksekutif memanfaatkan masa perpanjangan pendaftaran yang ditutup hari ini (27/2).
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita diminta memberi motivasi kepada ASN yang memenuhi syarat agar berani mengikuti seleksi.
Menurut Eko, figur ideal sekda sebaiknya berasal dari internal pemkab dengan kapasitas dan kapabilitas memadai.
Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan panitia seleksi Provinsi Jawa Timur.
’’Yang paling penting mampu mengembalikan kepercayaan publik dan bisa berkolaborasi dengan Plt Bupati,’’ pungkasnya. (gen/kid)
