PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Legislatif memblejeti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas Pelaksanaan APBD 2022 Pemkab Ponorogo. Mulai masalah tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) hingga serapan setahun anggaran tersebut. Sebagaimana catatan yang disampaikan DPRD Ponorogo dalam rapat paripurna kemarin (5/7).
Ketua DPRD Ponorogo Sunarto mengatakan, silpa tembus Rp 246 miliar dalam APBD tahun lalu. Meski turun, namun angka tersebut dinilai besar. Kalangan dewan sepakat agar eksekutif optimal dalam merencanakan realisasi anggaran untuk masyarakat.
‘’SILPA itu relatif tinggi termasuk di RSUD dr Harjono dan puskesmas. Kami rekomendasikan realisasi APBD tanpa perangkaan politik,’’ kata Sunarto.
Wakil rakyat turut mencolek terkait 43 rekomendasi dan 11 temuan BPK atas pelaksanaan APBD 2022 tersebut. Salah satunya, minimnya serapan APBD yang terjadi tahun ke tahun, keterlambatan proyek, hingga penarikan sejumlah kerugian negara.
‘’Secara pelaksanaan program baik, tapi realisasi pekerjaan selalu mepet akhir tahun. Nah, itu berpotensi mengundang masalah,’’ terangnya. (gen/kid/*)
Editor : Budhi Prasetya