Kamis, 23 May 2019
radarmadiun
icon featured
Mejayan

Pemdes Klaim Kenaikan Sewa Kios untuk Renovasi Pasar

07 Juli 2017, 15: 30: 02 WIB | editor : Budhi Prasetya

Suasana dialog antara perwakilan Pedagang Pasar Karangmalang dengan Pemdes Sumberbening, DPMD Kabupaten Madiun di gedung DPRD setempat, Kamis (6/7)

Suasana dialog antara perwakilan Pedagang Pasar Karangmalang dengan Pemdes Sumberbening, DPMD Kabupaten Madiun di gedung DPRD setempat, Kamis (6/7) (R.Bagus Rahadi/Radar Madiun)

MADIUN - Keluh kesah pedagang Pasar Karangmalang ditanggapi Pemerintah Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Pemdes mengklaim jika penentuan tarif baru sewa kios sudah penuh pertimbangan. 

Tarif sewa kios Pasar Karangmalang hingga 800 persen bukan tanpa alasan kuat. Hasil sewa kios itu nantinya digunakan untuk merenovasi pasar. 

Kondisi bangunan pasar tradisional itu memang jauh dari kata layak. Sehingga mulai ditinggalkan pembeli yang pilih beralih belanja ke toko modern. 

‘’Jika dibangun, infrastruktur akan menjadi lebih baik. Semuanya demi kemajuan pasar,’’ kata Kades Sumberbening Suyati.

Pemdes sebenarnya ingin menata ulang pasar tersebut. Pun, lokasinya di Km 151 Surabaya-Madiun tetap dipandang strategis dan potensial jika dikembangkan. 

Terlebih, Desa Sumberbening menjadi desa penyangga Ibu Kota Mejayan. Itulah yang membuat pemdes berkeinginan mengembalikan kejayaan Pasar Karangmalang di masa lampau. 

‘’Ending-nya menambah pendapatan masyarakat. Yang diuntungkan juga pedagang,’’ tegas kades.

Pun, dalam menaikkan tarif, pihak pemdes tak serta merta mengatrol harga sewa. Besaran itu dihitung dari pergerakan harga sepanjang lima tahun terakhir. Dimulai besaran Rp 500 ribu pada 2012 dan terus berkembang hingga Rp 4 juta di tahun ini. 

Survei ke pasar-pasar desa lain dengan kondisi bangunan yang sama juga telah dilakukan. Besarannya pun sudah disesuaikan dengan pendapatan para pedagang. 

‘’Pendapatan memang relatif. Dan menjadi hak kami untuk menyurvei pasar lain untuk menentukan nilai sewa,’’ terang Suyati. 

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara otomatis pemdes memiliki kewenangan mengatur otonomi dan rumah tangga. Sehingga pemdes berwenang mengelola pasar desa, termasuk menentukan besaran tarif sewa. 

Pemdes juga merujuk Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional, Perbelanjaan, dan Toko Modern; dan Perbup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Desa. 

Juga menindaklanjuti dengan mengundangkan Perdes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar pada 1 Juli lalu. 

‘’Penentuan harga sewa menjadi hak penuh dan kewenangan desa. Bukan penyewa yang mengatur tentang besaran sewa,’’ papar Suyati.

Alasan pemdes tidak mengundang seluruh pedagang dalam musyawarah penentuan harga sewa lantaran sudah ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat. 

Dalam musyawarah tersebut, tokoh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) juga telah dihadirkan. 

‘’Perdes sudah final dan diundangkan. Jangan karena kepentingan segelintir kelompok masyarakat lantas diubah,’’ jelas Suyati. 

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat meminta Pemdes Sumberbening membicarakan lagi permasalahan tarif sewa itu dengan pedagang. Namun, pemdes tidak perlu mengubah kembali perdes yang telah diundangkan. 

‘’Apakah nanti sewanya bisa dibayar secara diangsur? Permasalahan teknis ini harus dirembuk lagi,’’ tegasnya.

Jika diperlukan, kalangan dewan bakal melihat langsung proses musyawarah tersebut. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari penetapan tarif sewa tersebut. Wahyu juga meminta pemerintah kecamatan setempat turut memberikan pendampingan. 

‘’Sehingga bisa ditemukan solusi terbaik,’’ imbuhnya.

Secara prinsip, dewan mendukung keputusan pemdes dalam menata ulang pasar yang hampir mati tersebut. Jika dikembangkan bisa menjadi potensi pembangunan desa. 

Selain perekonomian masyarakat meningkat, pendapatan asli desa (PADes) tentunya bakal mengalami peningkatan. 

‘’Memang dalam menelurkan kebijakan, ada pro dan kontra. Bagaimanapun, jangan sampai membebani masyarakat,’’ pungkas Wahyu. 

(mn/bel/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia