Senin, 27 May 2019
radarmadiun
icon featured
Ponorogo

Sistem Zonasi PPDB di Ponorogo Dinilai Tidak Jalan

11 Juli 2017, 23: 00: 03 WIB | editor : Budhi Prasetya

Calon peserta didik baru  melihat pengumuman persyaratan daftar ulang di salah satu sekolah negeri, Jumat (7/7) lalu.

Calon peserta didik baru  melihat pengumuman persyaratan daftar ulang di salah satu sekolah negeri, Jumat (7/7) lalu. (Asta Yanuar/Radar Ponorogo)

PONOROGO - Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb) online susulan untuk jenjang SMA/SMK Negei di Ponorogo dikeluhkan pengelola sekolah swasta. Ini lantaran kebijakan tersebut dianggap bisa mematikan sekolah swasta. 

Maklum, sebelumnya pendaftaraan ppdb online ditutup Kamis (6/7) pukul 23.59 Wib lalu. Namun, Dindik Jatim kembali membuka PPDB SMK/SMK negeri online susulan, Senin (10/7) kemarin. 

‘’Itu menunjukkan pemerintah plin plan mengambil kebijakan,’’ kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Ponorogo Ikhwanul Abrori, Senin (10/7).

Menurut Abrori, langkah tersebut sangat merugikan sekolah swasta. Sebab, beberapa sekolah swasta berharap ada limpahan pendaftar yang tidak diterima di sekolah negeri. Namun, harapan itu pupus setelah pemerintah membuka PPDB SMA/SMK online susulan. 

‘’Ini mematikan harapan kami. Katanya pemerataan siswa, kalau seperti ini mana buktinya?’’ sergahnya.

Kondisi itu membuat Abrori merasa tidak habis pikir, sebab SMA/SMK negeri dan swasta sama-sama di bawah naungan Dindik Jatim. Namun, pemerintah terkesan menganaktirikan swasta. 

Padahal, sekolah swasta sudah banyak mengalah. Mulai dari penentuan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) maupun jumlah rombel satu angkatan. 

‘’Sejak awal kami sudah mengajukan usulan itu,’’ ujarnya.

Misalnya dalam penentuan jumlah siswa dalam satu rombel SMA negeri. Abrori mengusulkan maksimal 32 peserta didik. Tapi, disetujui 36 sesuai usulan sekolah negeri. 

Pun sembilan rombel yang diusulkan, juga dimentahkan jadi 12 rombel. Belum lagi keputusan menambah jadwal PPDB. 

‘’Sebenarnya maunya bagaimana. Kok, kami terus yang dikuyo-kuyo. Apa memang ingin membunuh sekolah swasta pelan-pelan,’’ ketusnya. 

Sebenarnya, ketika pengelolaan SMA/SMK diambil alih pemprov juga memunculkan harapan besar. Setidaknya, pendidikan jenjang tersebut akan lebih baik secara pengelolaannya. Kenyataannya, malah tambah parah. 

Dulu, lanjut Abrori, (PPDB offline negeri) ketika ditutup sudah tidak ada tambahan jadwal susulan lagi. Sehingga, pendaftar beralih ke swasta. 

‘’Lha kalau alasannya kurang dari pagu, apakah nanti juga ada PPDB susulan ketiga, keempat dan seterusnya,’’ kata anggota MKKS Swasta Jatim ini sengit. 

Dia mengungkapkan kondisi ini menimpa semua SMA swasta se-Jatim. Apalagi, sistem zonasi PPDB SMA negeri di Ponorogo juga dianggap gagal diterapkan. 

Lantaran ada beberapa opsi yang justru membuat sistem zonasi tidak berguna. Sehingga, pemerataan siswa hanya sekadar harapan. 

‘’Kalau seperti ini namanya hanya akal-akalan,’’ tudingnya.

Sayangnya, polemik ini masih belum mendapat tanggapan dari instasi terkait. Pasalnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Ponorogo Bambang Supriyadi belum bisa dikonfirmasi. 

Menurut salah seorang stafnya, sejak Jumat (7/7) lalu hingga Senin (10/7) kemarin Bambang belum masuk kerja karena sakit. Sedangkan, beberapa kepala seksi (kasi) tidak berani memberi konfirmasi terkait keluhan sekolah swasta tersebut. 

‘’Untuk konfirmasi langsung ke kepala UPT,’’ kata salah seorang staf.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo Tutut Erliena memastikan tidak ada PPDB SMP negeri susulan. Kendati masih banyak SMP negeri, khususnya di wilayah pinggiran masih kekurangan pagu. 

Terkait Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3/2017 tentang PPDB, Tutut juga enggan berkomentar banyak. Padahal, dalam SE tersebut ada poin yang memungkinkan sekolah mengoptimalkan PPDB. Khususnya, yang belum memnuhi pagu. 

‘’Mungkin karena waktunya sudah mepet dengan pengumuman, jadi kami tetap tidak ada PPDB SMP negeri susulan,’’ ungkapnya.

(mn/tif/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia