Minggu, 21 Apr 2019
radarmadiun
icon featured
Ponorogo

Sekolah Swasta Harus Berkompetisi Kompetensi dan Kualitas

13 Juli 2017, 13: 00: 03 WIB | editor : Budhi Prasetya

SMA Bakti Ponorogo, salah satu sekolah swasta yang kesulitan mendapat calon peserta didik baru, Selasa (11/7).  

SMA Bakti Ponorogo, salah satu sekolah swasta yang kesulitan mendapat calon peserta didik baru, Selasa (11/7).   (Asta Yanuar/Radar Ponorogo)

PONOROGO – Keluhan sejumlah pengelola sekolah swasta terkait Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri online susulan di Kabupaten Ponorogo mendapat tanggapan dingin. 

‘’Kami tidak bisa menanggapi. bukan kewenangan kami,’’ kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Ponorogo Bambang Supriyadi, Selasa (11/7).

Bambang berdalih yang diprotes sekolah swasta itu merupakan kebijakan Dindik Jatim. Pihaknya hanya pelaksana teknis di daerah. Sehingga, yang berhak menanggapi protes tersebut kepala Dindik Jatim. Dia berdalih hanya berwenang melaksanakan kebijakan atau aturan Dindik Jatim. 

‘’Di luar itu, bukan kewenangan kami,’’ kilahnya. 

Namun, kata dia, jika pihak sekolah swasta akan protes langsung maupun tertulis akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan langsung ke Dindik Jatim. Hingga saat ini, imbuhnya, belum ada protes atau komplain resmi dari pihak sekolah swasta. 

‘’Intinya kami siap menerima protes. Kalau ada surat ke kepala dinas, pasti akan kami antarkan. Karena kebijakan memang di provinsi,’’ dalihnya.

Namun dirinya membatah tudingan bahwa pemerintah menganaktirikan sekolah swasta. Pihaknya memiliki pandangan berbeda dengan sekolah swasta, khususnya terkait PPDB. 

Pertama, menurut dia, di sekolah negeri ada sertifikasi tenaga pendidik maupun kependidikan. Jam mengajar harus sesuai syarat dan ketentuan. Sehingga, kalau siswa kurang dari pagu dipastikan bermasalah dengan kekurangan jam mengajar. 

‘’Jam minimal mengajar harus terpenuhi. Kalu tidak, tidak bisa sertifikasi,’’ paparnya.

Kedua, pemerintah juga mempertimbangkan biaya pendidikan. Kalau pagu di sekolah negeri tidak tercapai, pemerintah merugi. Sebab, dari sisi efisiensi pembelajaran sudah pasti tidak efisien. 

Biaya yang dikeluarkan dengan produk yang dihasilkan tidak berimbang. Bambang juga menyebut, pagu yang sudah ditetapkan untuk sekolah negeri atas dasar pertimbangan hal tersebut. 

‘’Jadi ini demi efisiensi juga, bukan menang atau kalah dalam penentuan pagu,’’ sebutnya. 

Dia mengklaim, selama ini justru sekolah swasta diberi kebebasan melebihi sekolah negeri. Tidak ada aturan yang membatasi seperti dalam PPDB SMA/SMK negeri. Baik dari sisi waktu PPDB maupun zonasi. 

Sehingga, sekolah swasta lebih leluasa. Kecuali soal penentuan pagu jumlah peserta didik baru, sekolah negeri maupun swasta diatur dalam Permendikbud 17/2017 tentang PPDB. 

‘’Sandainya mereka (sekolah swasta) tidak membatasi, juga akan rugi,’’ ujarnya.

Alasannya, pertama, dana bantuan oeprasional siswa (BOS) tidak akan diberikan jika pagu tidak sesuai aturan. Kedua, data siswa tidak bisa didaftarkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 

Ketiga, bagi mereka yang sudah menerima tunjangan profesi pendidik (TPP) tidak bisa dicairkan. Mengenai pagu peserta didik baru, aturan untuk sekolah swasta dan negeri sama. 

‘’Jadi kalau melanggar aturan, yang dirugikan sekolahnya sendiri,’’ jelasnya.

Bambang juga mengungkapkan sekolah tidak boleh menentukan pagu dalam PPDB semaunya. Harus sesuai perimbangan sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik yang dimiliki. 

Tahun ini, kata dia, ada sekitar 16.000 lulusan SMP di Ponorogo. Hanya sekitar 7.000 lulusan yang bisa masuk SMA/SMK negeri. 

‘’Itu kalau semua pagu di sekolah negeri terpenuhi,’’ tambahnya.

Sehingga, lanjut dia, masih ada sekitar 9.000 lulusan yang bisa direkrut sekolah swasta. Selain itu, pihak sekolah swasta juga masih bisa menerima peserta didik baru dari luar kota. Jika sekolah negeri hanya dibatasi lima persen peserta didik dari luar kota. 

Menurut dia, sekolah swasta tidak bisa hanya mengharap limpahan dari sekolah negeri. Tapi juga harus berkompetisi soal kompetensi dan kualitas. 

‘’Kalau tidak siap jangan berharap bisa tetap eksis,’’ sindirnya. 

Soal hasil PPDB SMA/SMK susulan, hingga saat ini belum mendapat informasi dari Dindik Provinsi. Khususnya, ada atau tidaknya PPDB susulan lagi jika masih banyak sekolah yang kekurangan pagu. 

Pihaknya juga sudah merapatkan masalah itu dengan sekolah negeri. Khususnya, yang masih membuka PPDB ketika Dindik Jatim menambah jadwal kemarin. 

‘’Berdasarkan hasil rapat dengan sekolah-sekolah, apa pun hasil (PPDB susulan) akan kami terima,’’ ungkapnya.

(mn/tif/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia