Senin, 27 May 2019
radarmadiun
icon featured
Mejayan

Perihal Belanja Pegawai Bengkak, Ini Tanggapan Ketua DPRD

04 Agustus 2017, 12: 30: 03 WIB | editor : Budhi Prasetya

Wabup Iswanto dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun dalam sidang paripurna, Rabu (2/8)

Wabup Iswanto dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun dalam sidang paripurna, Rabu (2/8) (R. Bagus Rahadi/Radar Madiun)

MADIUN - Pembengkakan belanja pegawai dalam perubahan anggaran rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2017 Pemkab Madiun ditanggapi wajar oleh DPRD setempat. 

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setijono memaklumi adanya penambahan alokasi anggaran untuk tunjangan profesi serta tambahan penghasilan guru PNSD. 

Sebab, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penerimaan tunjangan terlambat diterima sehingga tidak bisa dibayarkan tepat waktu. Alhasil, Dindik Kabupaten Madiun baru mengajukan alokasi anggaran pada PAK 2017 ini. 

‘’Karena terkait regulasi, mau bagaimana lagi?,’’ tekannya.

Terkadang, lanjut Djoko, besaran plafon anggaran berbeda dengan kenyataan di lapangan. Jumlah guru yang memenuhi syarat untuk menerima tunjangan mengalami perubahan. 

Bisa lebih banyak atau berkurang. Sehingga alokasi anggaran juga berubah-ubah. Namun, tunjangan tetap bakal diterimakan kepada yang bersangkutan sesuai haknya. 

‘’Kalau penambahan ini bukan karena terkendala regulasi, tidak bisa ditoleransi,’’ tegasnya.

Namun, Djoko mengingatkan agar pemkab dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan dalam PAK 2017 ini. Dana yang tersedia bisa diperuntukkan kegiatan mendesak saja. 

Ini bukan tanpa alasan. Pihak DPRD tidak ingin terjadi lagi silpa yang mencapai ratusan miliar seperti tahun lalu. Mengingat itu selalu menjadi catatan dan perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

‘’Perlu ada perbaikan kinerja,’’ pungkasnya. 

(mn/bel/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia