Selasa, 26 Mar 2019
radarmadiun
icon featured
Kota Madiun

Dua Satker Pemkot Langganan Lelet Serap Anggaran 

17 September 2017, 11: 53: 10 WIB | editor : Budhi Prasetya

Wali Kota Sugeng Rismiyanto saat menggelar rapat evaluasi fisik dan keuangan di Gedung  Diklat. 

Wali Kota Sugeng Rismiyanto saat menggelar rapat evaluasi fisik dan keuangan di Gedung  Diklat.  (Bagas Bimantara/Radar Madiun )

MADIUN – Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto dibuat pusing dengan serapan anggaran dua organisasi perangkat daerah (OPD) pemkot Madiun. Pasalnya, performa kinerja serapan anggarannya masih kurang memuaskan. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) nyatanya belum mampu lepas dari label satker paling lelet. 

Selama dua tahun terakhir, dua satker tersebut selalu mendapat catatan merah dari wali kota Madiun. kendati pimpinan DPU sudah berganti dari Agus Siswanta ke Suwarno.

Penelusuran Jawa Pos Radar Madiun DPU TR masih merajai satker terlelet menyerap anggaran belanja langsung. Sebab dari anggaran Rp 156,6 miliar  baru terserap 25,77 persennya. 

Sedangkan diperingkat ke dua ada dinas pendidikan, dan disusul dinas pertanian dan KP. ‘’OPD jangan letoy,’’ tegas Sugeng Rismiyanto (SR) saat rapat evaluasi kegiatan fisik dan keuangan di Gedung Diklat, Jumat (15/9). 

SR pantas mewarning keras kepala OPD-nya. Sebab menjelang akhir tri wulan ketiga serapan anggaran daerah baru 45,9 persen. Termasuk belanja langsungnya yang belum mengembirakan. 

Padahal dirinya sudah bersusahpayah untuk mengurai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar indikator capainnya tetap terjaga. 

‘’Saya tidak ingin tidak optimalnya serapan anggaran tahun kemarin kembali terulang. Tahun ini progresnya harus lebih baik,’’ tegas SR.

SR merinci OPD yang terjerembab di papan bawah serapan anggaran rata-rata dibawah 33 persen. Baik Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Pertanian dan KP. 

Sedangkan  dibawah 30 persen serapannya ada Dindik dan DPUTR. Menurut SR, OPD harus berlari kencang untuk mengejar progres realisasi anggaran. 

‘’Di P-APBD, ada penambahan sebanyak 28 kegiatan, baik fisik maupun non fisik, kalau leha-leha saja ya alamat,’’ tambahnya. 

Di mata SR, DPUTR patut mendapat catatan merah. OPD yang dipimpin Suwarno itu paling buncit serapan belanja langsungnya. Sebab OPD tersebut paling banyak kegiatan fisiknya. 

Tidak hanya menangani pembangunan di satkernya, namun di satker lain seperti dinas pendidikan. Berbeda dengan belanja barang dan jasa yang pengadaannya tidak membutuhkan waktu lama. Sementara, waktu tersisa tinggal tiga bulan. ‘’Kami meminta DPUTR untuk terus mengawal, jangan hanya evaluasi setelah sisa tiga bulan begini,’’ sebutnya.

SR meminta DPUTR berani bersikap tegas pada para rekanan. Sebab, akan selalu ada rekanan yang pekerjaannya lambat. Lambannya realisasi fisik itu biasanya tidak disebabkan oleh masalah-masalah force majeur. 

Bahkan SR meminta DPU TR memutus kontrak proyek yang masuk face kritis jika sudah menyalahi kontrak. Dan menutup kesempatan pertama, kedua atau berikutnya atau show cause meeting (SCM). 

‘’Kami warning DPUTR untuk tegas. Kalau lelet, ya putuskan saja kontraknya,’’ kata SR.

SR patut masgul. Sebab yang paling dirugikan dari lambannya serapan belanja tidak lain adalah pemkot. Sebab bangunan yang tidak kunjung jadi karena pekerjaan fisiknya lelet, hanya akan membuat bangunan muspro. 

Apalagi, jika sampai pembangunan itu masuk ke ranah hukum. Menurut SR, rekanan juga harus pandai menghitung ketersediaan waktu. Apalagi jika proyek dengan skala besar. 

‘’Pasti kami tidak ingin terantuk pada batu yang sama, seperti kasus yang sudah-sudah,’’ tambahnya. 

Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Kota Madiun Andriono Waskito Murti, merinci, masih ada 60 kegiatan fisik yang belum rampung hingga akhir Agustus lalu. 

Sementara, kegiatan yang sudah rampung baru 51 kegiatan. Andriono sepakat bahwa kegiatan fisik itu harus segera dipacu. 

‘’Pada 20 Desember seluruh kegiatan fisik sudah harus terselesaikan,’’ sebut Andri.

Kepala DPUTR Kota Madiun Suwarno mengatakan, minimnya serapan anggaran belanja langsung karena banyak rekanan yang belum mengajukan termin untuk pencairan anggaran. 

‘’Faktornya hanya karena pekerjannya masih berjalan. Kalau sudah bulan nofvember, serapan kita meroket,’’ tambahnya.

Warno mengatakan pada APBD perubahan nanti pihaknya tidak ingin menambah kegiatan fisik. Faktor mepetnya waktu dan cuaca menjadi pertimbangan terbesarnya. 

‘’Jujur kami takut jika harus menambah pekerjaan, karena progres kegiatan fisik ini kan tidak bisa cepat,’’ ungkapnya.

Warno mengatakan pihaknya sudah melangkah terhadap rekanan yang lelet. Setidaknya ada tiga rekanan yang disemprit karena kontraknya kritis. 

Pun pihaknya tidak ingin gegabah dalam setiap melangkah, melainkan harus sesuai prosedur berdasar aturan yang berlaku. 

(mn/naz/sib/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia