Senin, 20 May 2019
radarmadiun
icon featured
Hukum & Kriminal

Di-Medaeng-kan, Sumarjoko Ditinggal Tim Penasihat Hukum

18 September 2017, 12: 00: 59 WIB | editor : Budhi Prasetya

Sumarjoko (baju putih) saat dikantor Kejari Magetan beberapa waktu lalu.

Sumarjoko (baju putih) saat dikantor Kejari Magetan beberapa waktu lalu. (Dok/Radar Magetan)

MAGETAN – Sumarjoko pindah "tempat tinggal". Terdakwa kasus dugaan korupsi sepatu PNS lingkup pemkab itu tak lagi mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Magetan. 

Penahanan mantan kepala Bappeda Litbang Kabupaten Magetan itu dipindahkan ke Rutan Kelas 1 A Medaeng, Surabaya. 

‘’Pemindahan ini berdasar penetapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yang menyidangkan terdakwa,’’ kata Kasipidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Achmad Taufik Hidayat, Kamis (15/9).  

Taufik menjelaskan, pemindahan terdakwa dengan pertimbangan azas peradilan cepat dan biaya yang ringan. Selain itu, agar mempermudah proses persidangan. 

Pasalnya, sejak pelaksanaan sidang perdana, kepala bappeda litbang nonaktif tersebut harus bolak-balik perjalanan Surabaya–Magetan. 

‘’Setelah ada penetapan wewenang penahanan sekarang sudah berpindah ke majelis hakim Pengadilan Tipikor,’’ ujarnya. 

Prosesi pelayaran Sumarjoko juga menguak kondisi tak sedap yang beredar belakangan. Eks pejabat yang kesandung perkara sepatu itu sudah tidak lagi mendapat bantuan hukum dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Ngawi. 

Hal tersebut diungkapkan Aswan Hadi Najamudin, salah seorang mantan penasihat hukum (PH) Sumarjoko. Namun, saat ditanya soal pemindahan terdakwa, dia memilih tidak berkomentar. 

‘’Kami sudah memutuskan untuk mengundurkan diri,’’ ujarnya.

Najam –sapaan akrab Aswan Hadi Najamudin- mengungkapkan, pengunduran diri dilakukan sepekan lalu. Bersamaan dengan itu pihaknya sudah tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap mantan kliennya tersebut. 

Sayang, dia enggan berbicara banyak saat ditanya alasan timnya mengundurkan diri menangani proses hukum Sumarjoko. Najam hanya menyebut kedua belah pihak sudah tidak ada lagi kesepahaman. 

‘’Kalau ibarat dokter dengan pasien, sudah sama-sama tidak cocok,’’ ucapnya.

Sekadar diketahui, Sumarjoko kesandung dugaan korupsi pengadaan sepatu PNS 2014 dengan nilai anggaran Rp 1,2 miliar. 

Sumarjoko dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau ayat 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. 

Terdakwa diduga menyalahi wewenang dalam perencaaan dan pengadaan sepatu dinas yang seharusnya dilakukan oleh bagian umum pemkab. 

Kala itu, bappeda litbang menunjuk asosiasi perajin kulit (Aspek) sebagai pemasok sepatu untuk PNS se-27 SKPD dan 1 kecamatan. Pembayaran pengadaan sebesar Rp 421,2 juta (sudah termasuk pajak) dibiayai dari perubahan APBD 2014. 

Namun duit yang diterima pengrajin Aspek hanya Rp 319,6 juta. Sehingga ada selisih sebesar Rp 101,5 juta. Selisih itulah yang menjadi kerugian keuangan negara berdasar audit BPKP Jawa Timur.

(mn/cor/sib/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia