Selasa, 21 May 2019
radarmadiun
icon featured
Mejayan

Abai Bayar Pajak, Satu Galian Dihentikan 

22 September 2017, 16: 26: 29 WIB | editor : Budhi Prasetya

Ilustrasi salah satu usaha tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Madiun

Ilustrasi salah satu usaha tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Madiun (Dok/Radar Madiun)

MADIUN – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Madiun mulai bertindak tegas pada penunggak pajak, khususnya di sektor pertambangan galian C. Satu titik tambang yang berlokasi di Desa Tulung, Kecamatan Saradan, terancam ditutup. 

Suryanto, pelaksana tugas (Plt) kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, mengaku sudah habis kesabaran. 

Langkah tegas itu segera diambil setelah surat peringatan pembayaran pajak yang dilayangkan tak kunjung digubris. 

Setelah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun, penutupan akses keluar-masuk truk pengangkut material galian C itu bakal dilakukan Selasa mendatang (26/9). 

‘’Kami harus represif karena pendekatan tak ada tanggapan,’’ tukasnya.

Tindakan tegas diharapkan dapat memberi shock terapy bagi para penambang lain yang menunggak pajak. Jika tetap membandel, upaya penutupan bakal terus berlanjut. 

Sepanjang tidak ada langkah konkret dari penambang untuk membayar pajak, segel tidak dicabut. 

‘’Lokasi tambang yang akan kami tutup ini karena sama sekali tidak membayar pajak sejak Januari,’’ ungkapnya.

DPMPTSP, tegas Suryanto, memang harus menunjukkan tajinya. Mengingat target pendapatan asli daerah (PAD) yang dipatok dari sektor galian C mencapai Rp 700 juta. 

‘’Kami dikejar PAD. Apa pun yang terjadi, target harus terpenuhi,’’ tegasnya.

Suryanto memastikan tidak serta merta melakukan penutupan. Berbagai pendekatan yang dilakukan kerap terbentur banyaknya alasan. Sehingga mereka tidak membayar kewajiban pajak yang sudah disepakati. 

Mulai uang pembayaran dari pembeli yang belum diberikan hingga permainan oknum tak bertanggung jawab yang meminta jatah dari keuntungan pertambangan tersebut. 

‘’Itu di luar kewenangan kami. Apa pun yang terjadi, pajak tetap harus dibayarkan,’’ tegasnya.

DPMPTSP sudah menggaris tebal delapan penambang penunggak pajak di kabupaten ini. Bahkan, ada yang sampai menunggak sejak Februari hingga Juli. 

Jika dikalkulasi, jumlah tunggakan para penambang sudah tembus Rp 267,5 juta. Sementara yang sudah masuk ke kantong daerah baru Rp 127,62 juta. 

‘’Bagi kami investor itu penting. Tapi tetap harus mengindahkan aturan,’’ tekannya. 

(mn/bel/sib/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia