Jumat, 24 May 2019
radarmadiun
icon featured
Ngawi

Belum Ada Regulasi Pasti, Pertamini Tetap Beroperasi 

25 September 2017, 15: 32: 43 WIB | editor : Budhi Prasetya

Usaha penjualan BBM menggunakan pompa air yang biasa disebut pertamini tersebar di 70 lokasi se-Kabupaten Ngawi  

Usaha penjualan BBM menggunakan pompa air yang biasa disebut pertamini tersebar di 70 lokasi se-Kabupaten Ngawi   (Dok/Radar Ngawi)

NGAWI – Keberadaan penjual bahan bakar minyak (BBM) dengan mesin pompa atau lazim disebut pertamini di wilayah Kabupaten Ngawi terus bermunculan. Sedikitnya, mesin mirip Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut sudah menyebar di 70 lokasi. 

Meski tergolong jenis usaha kreatif dan mampu mencover wilayah yang jauh dari jangkauan SPBU, pun nyatanya belum ada regulasi resmi yang mengatur keberadaan pertamini itu.  Kondisi ini tak urung menarik perhatian DPRD setempat. 

’’Regulasi bagaimana keamanannya juga belum ada, itu kan berisiko bagi konsumen, pengusaha pertamini sendiri dan lingkungan,’’ ujar Sulistyanto, wakil ketua DPRD Ngawi. 

Dia meminta agar pemkab, memberikan perhatian serius terhadap unit usaha tersebut. Bukan sekadar mematikan. Namun, bisa dilakukan pembinaan dalam pengembangan unit usaha tersebut. 

Selain itu, menurutnya, pihak eksekutif dapat menjembatani para pelaku usaha tersebut ke pihak-pihak yang berwenang dalam mengeluarkan regulasi mengenai pertamini. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

’’Ini kan salah satu bentuk usaha kreatif masyarakat sebenarnya, dengan menyediakan fasilitas yang lebih layak untuk melayani pengguna BBM di daerah terpencil,’’ ujarnya. 

Politikus Gerindra ini berharap instansi terkait segera mengambil sikap. Misalnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ngawi, untuk menjelaskan aturan dasar terkait pendirian usaha bidang minyak dan gas (migas). 

Sehingga, tidak ada lagi masyarakat yang salah dalam menerjemahkan aturan tentang pendirian pom bensin kecil tersebut. Peran lain juga dibutuhkan dari dinas lingkungan hidup (DLH), bagian administrasi perekonomian sekretariat daerah (setda), serta Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disdag Naker) Ngawi. 

’’Semua instansi harus pro aktif melakukan pendampingan dan pembinaan terkait pom mini itu,’’ ungkapnya.  

Dia mengatakan, pertamini merupakan bentuk kreatif penjualan bbm eceran. Namun, dia yakin belum banyak masyarakat yang memahami aturan terkait pendirian pom mini tersebut. Termasuk, tingkat kerawanan kecelakaan kerja yang ditimbulkan dari keberadaannya. 

’’Perlu langkah serius dari instansi terkait,’’ tandasnya. 

Terpisah, kepala Disdag Naker Ngawi Yusuf Rosyadi mengaku pihaknya telah melakukan pendataan pelaku usaha pertamini di Bumi Orek Orek. Dia memerinci, ada sekitar 70 orang pemilik pom mini tersebar di 19 kecamatan di Ngawi. 

‘’Sudah kami lakukan pembinaan, perkembangannya kami pantau terus,’’ pungkasnya. 

(mn/ian/sib/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia