Rabu, 19 Jun 2019
radarmadiun
icon featured
Kota Madiun

Redesign Embung Pilangbango Perlu Waktu 

01 Oktober 2017, 16: 00: 59 WIB | editor : Budhi Prasetya

Sekda Kota

Sekda Kota Madiun Maidi saat wawancara dengan sejumlah awak media (Bagas Bimantara/Radar Madiun)

MADIUN - Permasalahan keberlanjutan megaproyek Embung Pilangbango masih terus mengambang. Proyek yang sempat mandek lantaran kasus korupsi itu mustahil diselesaikan tahun 2018. 

Pemkot baru memproses redesign alias desain ulang untuk melanjutkan proyek tersebut. Pun, ketua tim anggaran pemkot Maidi, menyebut kecil kemungkinan kelanjutan proyek embung akan dilakukan tahun depan. 

Termasuk tidak mungkin jika pekerjaan fisik dilakukan melalui Perubahan-APBD (P-APBD) 2018. Sebab, redesign harus mencakup detail-detail terkecil. Hal itu membutuhkan waktu tidak sebentar. 

Anggaran yang dibutuhkan untuk redesign juga tidak sedikit. Pemkot mempertimbangkan kedua hal itu, belum lagi persoalan kecukupan waktu pelaksanaan. 

‘’Lewat P-APBD juga tidak mungkin karena waktunya terlalu singkat untuk pekerjaan fisik dengan skala besar seperti embung. Terlebih tidak bisa multiyears karena juga ada pergantian wali kota,’’ beber Maidi, Jumat (28/9)

Kondisi nyaris sama juga dialami oleh proyek kantor baru DPRD Kota Madiun. Progres pembangunannya juga sempat mandek lantaran dugaan korupsi. Hanya saja keberlanjutan proyek kakap itu sedikit lebih jelas. 

Sekretaris DPRD Kota Madiun, Misdi mengatakan, kelanjutan pembangunan gedung baru DPRD dipastikan berjalan mulai tahun depan. 

‘’Tidak mungkin dilanjutkan tahun ini (proyek gedung baru dewan, Red). Waktunya mepet,’’ ujarnya. 

Kelanjutan proyek gedung DPRD itu harus disokong dengan anggaran yang diusulkan tahun depan mencukupi untuk penuntasan proyek prestisius itu. Seperti yang diingatkan oleh Maidi, proyek multiyears haram bagi pemkot mengingat ada hajatan pilwakot. 

Masalahnya, Misdi tidak ingin hanya menyelesaikan sisa pekerjaan fisik sebanyak 1,27 persen. Bukan cuma finishing, Misdi ingin bangunan pelengkap seperti penataan kawasan, pembangunan musala, pos satpam, dan parkir. 

‘’Kami mengusulkan Rp 20,5 miliar. Tapi ya itu belum fixed. Karena belum masuk Rancangan APBD (R-APBD),’’ tambahnya. 

Mantan kabag administrasi pembangunan (adbang) itu mengakui jika proyek gedung baru dewan kondisinya memprihatinkan. Megah, namun mangkrak. Pun, tidak tersentuh pekerjaan sama sekali selama hampir dua tahun. 

Pekerjaan terakhir Februari 2016 lalu saat PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP), pelaksana proyek tersebut, diputus kontraknya oleh pemkot. Sejak saat itu, proses hukum berlanjut. 

Awalnya, usai mandek 2016, pemkot dan dewan sempat mewacanakan melanjutkan proyek itu pada 2017. Namun, nyatanya kasus tersebut baru inkracht awal tahun ini. 

‘’Kami akui mangkrak karena setahun ini sama sekali tidak ada tambahan pekerjaan. Mau bagaimana lagi, karena saat perencanaan APBD 2017 belum inkracht, jadi tidak bisa melanjutkan tahun ini,’’ beber Misdi.

Begitu ganjalan ketetapan hukum sudah benderang, Misdi pun berani usul untuk melanjutkan megaproyek tersebut. Usulan setwan sudah tertampung sementara melalui kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2018 yang ditandatangani pemkot dan dewan Juli lalu. 

Misdi berharap anggaran yang diusulkannya dapat disetujui. Hingga Misdi optimistis proyek akan rampung pada 2018. ‘’Masih bisa berubah nominal anggarannya. Tapi kami semua ingin 2018 bisa terselesaikan,’’ harapnya.

(mn/naz/sib/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia