Senin, 20 May 2019
radarmadiun
icon featured
Ngawi

30 Bos Tambang Membandel, Belum Setor Laporan ke DLH

03 Oktober 2017, 02: 00: 59 WIB | editor : Budhi Prasetya

usaha pertambangan ngawi

Aktivitas pertambangan di Desa Watugudel, Kecamatan Pitu, Ngawi.  (Icuk Pramono/Radar Ngawi)

NGAWI – Peringatan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ngawi mungkin dianggap angin lalu oleh pengusaha tambang kota setempat. Buktinya, dari 31 bos tambang yang sudah mendapat peringatan, hanya satu yang menyetorkan laporan triwulanan. 

’’Baru CV Resep yang sudah menyerahkan laporan, lainnya belum,’’ ujar Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ngawi, Dodi Aprilasetya, Jumat (29/9).

Dirinya menjelaskan laporan triwulan yang seharusnya disetor itu terkait rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pertambangan. 

Dodi -sapaan akrab Dodi Aprilaseya- menduga sikap membandelnya puluhan pengusaha tambang itu lantaran terbatasnya jangkauan Inspektur Tambang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, dalam mengawasi wilayah pertambangannya. 

Kondisi inilah yang dirasa membuat banyak pengusaha tambang seolah "lupa diri". Mereka mengabaikan kewajiban yang sudah disepakati dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Izin Usha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. 

’’Ini kalau terus menerus dibiarkan ¬ya bahaya,’’ jelasnya.

Dodi mengungkapkan berdasarkan penelusuran, sejumlah titik lokasi pertambangan dimiliki oleh perorangan. Sayangnya, tidak ada kesadaran pemilik lahan terhadap ancaman dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas tersebut. 

Sehingga, membuat pihaknya tidak mampu berbuat banyak sampai ada dampak yang disebabkan aktivitas tambang tersebut. 

’’Kami bertanggung jawab atas kerusakan lingkungannya, saat ini belum tapi nanti pasti terjadi,’’ tuturnya.  

Dia mengaku belum ada respons dari Pemprov Jatim terkait kondisi itu. al inilah yang jadi alasannya mengambil langkah lain. 

Dodi mengangkat persoalan itu ke badan koordinasi wilayah pemerintah dan pembangunan (Bakorwil) Madiun. Upaya tersebut mulai membuahkan hasil. 

Pihak bakorwil menjadwalkan terjun ke lapangan dalam waktu dekat. Hal tersebut dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi mengenai persoalan yang sekarang sedang terjadi. 

’’Dalam minggu-minggu depan bakorwil turun gunung,’’ tandasnya. 

Bakorwil, lanjutnya, berencana mengumpulkan informasi terkait aktivitas tambang di Ngawi. Potensi merusak lingkungan, kontribusi bagi daerah, ancaman kerusakan, dan dokumen-dokumen lain yang disepakati terkait kelengkapan administrasi pertambangan. 

Bahan  yang dikumpulkan itu selanjutkan akan disampaikan ke tingkat provinsi. ’’Dengan jalan ini mungkin ada respons tegas dari pemprov nantinya,’’ paparnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono turut geram dengan kondisi tersebut. Dia meminta sikap proaktif DLH ditingkatkan untuk mengingatkan para pelaku tambang. 

Sehingga tidak seenaknya melakukan aktivitas di wilayah Ngawi. Sebab, risiko kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan melebar tak sebatas titik tambang. Misalnya, potensi sumber air, resapan yang berkurang, serta dampak lainnya. 

’’Instansi terkait harus pro aktif, sebab imbasnya ke lingkungan Ngawi ini,’’ tandasnya. 

(mn/ian/sib/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia