Rabu, 19 Jun 2019
radarmadiun
icon featured
Mejayan

DPRD Tantang Keseriusan Pembangunan Kepariwisataan 

16 Oktober 2017, 12: 41: 43 WIB | editor : Budhi Prasetya

perda madiun

Lima fraksi DPRD Kabupaten Madiun menanti keseriusan pemkab menyiapkan induk pembangunan kepariwisataan sepanjang 2018–2025. (Choirun Nafia/Radar Madiun )

MADIUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mendapat tantangan DPRD. In terkait dengan keseriusan pemkab dalam memaksimalkan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Madiun. 

Tantangan tersebut tersirat seiring usulan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Madiun 2018–2025.

Fraksi Partai Demokrat melalui Suhartono memandang raperda yang diusulkan pihak eksekutif memiliki posisi strategis dan komplementer sebagai pedoman penentuan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Madiun. 

‘’Bagaimana arah dan kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Madiun tahun 2018 – 2025?’’

Sejatinya, banyak potensi wisata di Kabupaten Madiun yang belum tergarap secara maksimal. Mulai dari wisata alam, budaya, agama, religi hingga kuliner. 

Sehingga arah dan kebijakan rencana pembangunan harus diperjelas. Apakah bakal dititikberatkan pada aspek geografis dengan mengeksploitasi potensi alam yang ada atau diarahkan pada aspek lainnya. 

‘’Harus diperjelas arah pengembangannya,’’ katanya.

Yatno dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mengapresiasi raperda yang disodorkan kalangan eksekutif tersebut. Raperda itu dinilai vital karena bakal menjadi panduan pengembangan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola. 

Di mana nantinya mampu mensinergikan pembangunan industri dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. 

‘’Harus berkomitmen agar perda yang nanti disahkan benar-benar bisa terwujud,’’ jelasnya.

Diharapkan, perda dimaksud bisa menciptakan keterpaduan lintas sektor sehingga potensi wisata yang digarap memiliki daya tarik dan layak menjadi unggulan daerah. 

Hal nyaris senada dilontarkan Mashudi dari Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera. Dirinya mengatakan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan tak bisa berjalan dinamis tanpa melibatkan peran serta masyarakat. 

Lantaran itulah perlu keterlibatan masyarakat agar potensi lokal bisa dikembangkan secara maksimal. Mengingat, banyak potensi wisata yang bisa menjadi skala prioritas pengembangan. 

Pund emikian dengan yang disampaikan Tri Wiwik Suryaningsih, Fraksi Gerindra, bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan memang sangat dibutuhkan. Terutama kontribusinya kepada masyarakat di sekitar lokasi. 

Juga, harus mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaran dan mampu mendorong peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian hidup. 

‘’Harus jadi pedoman dalam penyelenggaraan kepariwisataan agar mampu menarik wisatawan domestik dan manca negara,’’ pungkasnya.

Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan melalui Sarwo Edi memandang hingga kini masih belum banyak destinasi yang dikenal para pemerhati wisata. Sebab, Kabupaten Madiun memang belum mempunyai tempat wisata yang mampu bersaing dengan daerah lain. 

Lantaran itulah, raperda yang tengah digodok itu harus benar-benar dapat dijalankan oleh semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan. 

‘’Jangan berhenti pada slogan muluk-muluk tapi sulit melaksanakan,’’ pintanya.

(mn/bel/sib/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia