Sabtu, 25 May 2019
radarmadiun
icon featured
Kota Madiun

Setuju, Tapi Belum Bentuk ULP Mandiri

02 November 2017, 16: 30: 59 WIB | editor : Budhi Prasetya

proyek madiun

Kegiatan proyek fisik di Jalan Cokroaminoto Kota Madiun beberapa waktu (Bagas Bimantara/Radar Madiun)

MADIUN - Masih banyak yang harus dibenahi pemerintah kota (pemkot) Madiun untuk mewujudkan clear government and good government. 

Selain realisasi e-government, Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto (SR) juga bimbang terkait pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) mandiri. 

Meski mantan rektor Unmer itu  terang-terangan menyetujuinya. Namun, masih ada sejumlah pertimbangan yang membuat ULP mandiri itu belum terbentuk. 

Salah satunya, pemkot telanjur keprucut menganut PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah sebagai dasar pembentukan perda tentang struktur organisasi perangkat daerah (OPD). 

Dalam PP itu, diatur jika pengadaan barang/jasa boleh melalui kelompok kerja ULP kendati rentan anggota pokja merangkap.  Dengan catatan ULP mandiri belum terbentuk atau tidak mampu dibentuk pemkot. 

‘’Kalau tidak perlu merubah perda, ya sesegera mungkin kami laksanakan. Tapi kan tidak demikian. Yang disarankan itu ULP yang mandiri dan benar-benar terlepas dari OPD. Berarti harus ada perubahan perda,’’ jelas SR. 

Sejak wacana memandirikan ULP disandingkan KPK kepadanya, pemkot masih wait and see dan terus mengikuti perkembangan yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

Sebab, LKPP menginginkan badan daerah yang vertikal dengan mereka. Perkembangan terakhir, LKPP dan KemenPAN-RB masih alot membahas kebijakan tersebut. 

‘’Kalau ada aturan, kami tentu tidak bisa menolak. Lagipula menjauhkan dari gratifikasi dan bahaya TPK lain,’’ ungkap SR. 

Lalu, mengapa pemkot tidak segera melaksanakan sejak jauh hari? Padahal, KPK telah menyarankan pembentukan ULP mandiri. Pun, LKPP juga sudah berkirim surat sejak setahun lalu. 

Menurut SR, pihaknya urung merealisasi saran KPK dan LKPP tersebut lebih karena belum ada kepastian dasar hukumnya. ‘’Pembentukan ULP mandiri tidak bisa buru-buru karena harus lihat dasar hukumnya dulu,’’ terang SR. 

Sekda Maidi mengakui jika pemerintah pusat menginginkan daerah harus lebih transparan mengelola uang negara. Sebab, hal itu adalah tuntutan zaman. 

Karena itu, pemandirian ULP dan penerapan e-government merupakan langkah untuk membuat pemerintahan lebih bersih dan mempersempit ruang gerak TPK. Sebab, dengan digitalisasi e-PBC, semua masyarakat bisa mengakses. 

Harapannya, terealisasinya berbagai program kegiatan sesuai perencanaan di awal. Pun, pemandirian ULP juga dapat meminimalkan adanya proyek-proyek titipan. 

‘’Kalau sudah mandiri bakal terbuka. Artinya, proyek pesanan sudah tidak ada,’’ bebernya.

Kendati demikian, semua butuh waktu. Bukan berarti pemkot mengulur-ulur. Pihaknya mempertimbangkan faktor SDM untuk membentuk ULP mandiri. 

‘’Pemkot tetap komitmen,’’ tegas Maidi. 

Menurut Maidi, arah pemkot yakni membuat pengadaan lebih transparan. Meskipun sekarang pengadaan masih ditangani dalam pokja-pokja ULP. Maidi menjamin pengadaan barang/jasa berlangsung fair. 

‘’Terlepas dari memandirikan ULP, coba lihat apakah di tahun ini ada temuan penyelewengan dari pengadaan dengan cara pokja ULP. Jika tidak, ya bagus kan?’’ klaim Maidi.

Jika toh harus memandirikan ULP, pihaknya sudah mempertimbangkan sejumlah opsi pengaturan SOTK. Yakni, menempatkan ULP dalam sub-bagian di bawah bagian administrasi pembangunan (adbang). 

Nantinya akan ada kasubag baru yang khusus membawahi ULP tersebut. ULP itu juga yang bertanggung jawab atas layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan pelaksanaan operasional sistem pengadaan secara elektronik (SPSE). 

‘’Prinsipnya pimpinan menyetujui. Kalau tidak melanggar aturan, ya akan kami terapkan agar mengurangi keraguan masyarakat,’’ pungkas Maidi. 

(mn/naz/sib/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia