Senin, 20 May 2019
radarmadiun
icon featured
Kota Madiun

Hormati Proses Hukum, Pilih Fokus Lasanakan Program KUR

06 November 2017, 15: 31: 59 WIB | editor : Budhi Prasetya

kasus KUR Madiun

Kepala BNI Kanwil Malang Yessy Kurnia saat memberi paparan seputar program unggulan BNI, Jumat (3/11) (Bagas Bimantara/Radar Madiun)

MADIUN – Permasalahan penyaluran kredit ke KSP Galang Artha Sejahtera di Tambakmas, Dolopo, Kabupaten Madiun menarik perhatian Bank Negara Indonesia (BNI) Kanwil Malang. 

Bank pelat merah itu menghormati proses hukum yang dilakukan Polres Madiun. Kendati dua karyawannya sudah diperiksa Korps Bhayangkara. 

‘’Kami hormati proses hukum untuk dua karyawan BNI. Biarkan selesai dahulu, baru akan ada sikap,’’ kata Kepala BNI Kanwil Malang Yessy Kurnia, Jumat (3/11).

Yessy dan timnya sengaja mengumpulkan awak media dari Kota/Kabupaten Madiun di Hotel Aston. Tujuannnya mengenalkan sederet program sekaligus mengklarifikasi terkait dugaan kasus KUR fiktif senilai Rp 2 miliar yang menggelinding ke meja penyidik kepolisian. 

Hanya, pihak BNI enggan menyebut nama maupun inisial dua karyawannya yang berstatus terperiksa. Termasuk bidang kerja keduanya. 

Namun, jika terbukti bersalah, Yessy menegaskan tidak segan memberikan sanksi kepada karyawan tersebut. 

‘’Tentu ada sanksi, tapi itu internal. Kami ingin proses hukum berjalan alami dulu,’’ terangnya.

Yessy menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus itu kepada penyidik. Dia berusaha menghormati penanganan kasus itu oleh kepolisian. Pun, Yessy tidak ingin gaduh dan membuat penyidikan menjadi tidak tenang. 

‘’Berkaitan langsung atau tidak, saat ini masih berstatus saksi. Kami minta tetap tenang agar penyidikan berjalan lancar dan profesional,’’ ujarnya.

Yessy menyebut tidak ada yang keliru dalam prosedur penyaluran KUR kepada KSP Galang Artha Sejahtera. Kata dia, penyaluran KUR dari BNI sudah sesuai prosedur yang ada. 

Saat itu, BNI memang masih diperbolehkan menyalurkan KUR untuk koperasi. Namun, untuk saat ini KUR hanya dapat disalurkan untuk perseorangan. Disamping itu, syaratnya harus berstatus nasabah. 

‘’Kalau bicara apakah ada indikasi permainan dari internal untuk penyalurannya, tidak demikian. Sampai saat ini KUR yang telah kami salurkan seluruhnya sesuai prosedur,’’ jelasnya.

Yessy tidak ingin kasus itu mengganggu pihaknya dalam melaksanakan program KUR. Sebab, saat ini BNI tengah memperluas program KUR mereka. Di antaranya KUR khusus kepada para petani. KUR itu ditujukan kepada para penggarap lahan sawah sebagai modal. 

‘’Untuk programnya, KUR ini terus berkembang. Saat ini sudah ada khusus petani. Karena itu, biarkan proses hukum berlaku sewajarnya oleh polisi agar tidak mengganggu,’’ imbuh Yessy.

Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Ngadiman Rahyudi mengatakan, pihaknya fokus menyelesaikan penyidikan atas kasus tersebut. Sebab, pihaknya kini fokus membuktikan adanya kerugian negara dalam kasus itu. 

Seperti diketahui, tunggakan terakhir KSP Galang Artha Kencana kepada BNI masih Rp 1,43 miliar. Upaya terakhir yang dilakukan polres, yakni menggandeng Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) untuk mengalkulasi adanya kerugian negara. 

‘’Sementara itu, penyidikan yang kami lakukan belum mengarah pada indikasi penyalahgunaan prosedur pencairan,’’ tukasnya. 

(mn/sib/naz/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia