Selasa, 13 Nov 2018
radarmadiun
 
icon featured
Magetan

DD Telat Cair, Siap - siap Manfaatkan Dana Talangan

Senin, 06 Nov 2017 17:00 | editor : Budhi Prasetya

Salah satu proyek fisik di Desa Kiringan Kecamatan Takeran, Magetan, yang menggunakan dana desa 

Salah satu proyek fisik di Desa Kiringan Kecamatan Takeran, Magetan, yang menggunakan dana desa  (Dok/Radar Magetan)

MAGETAN – Bukan tidak mungkin jika para kepala desa (kades) di Kabupaten Magetan menggunakan dana talangan demi merealisasikan program pembangunan dan pemberdayaan. 

Pasalnya, hingga kini anggaran dana desa (DD) termin kedua sebesar Rp 65 miliar di pemerintah pusat tak kunjung cair. Padahal, kurang dua bulan lagi sudah berganti tahun.

 ‘’Memang waktunya mepet. Tapi akan kami coba push agar secepatnya bisa cair,’’ kata Kabid Pemberdayaan Pembangunan Desa DPMD Endang Ambarwati, Jumat (3/11).

Karena sudah masuk pekan pertama November, dia pun mempersilakan desa untuk menggunakan dana talangan terlebih dulu untuk melaksanakan pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. 

Pihaknya tidak mempermasalahkan langkah tersebut. Sebab, nantinya dana itu bisa diganti DD jika sudah ada transfer anggaran dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD). 

‘’Nantinya kan ada SPJ (surat pertanggungjawaban, Red) definitifnya. Lewat bukti itu nanti akan diganti,’’ ujarnya. 

Endang mengaku belum tahu desa mana saja yang kemungkinan sudah mencari dana talangan untuk menjalankan pembangunan desa. Sebab, pihak kecamatan selaku yang bertupoksi menerima laporan SPj belum memberikan laporan. 

Dia mengatakan, proses pencairan DD di RKUN masih terus berjalan. Saat ini masuk dalam tahapan pengiriman hardcopy realisasi penggunaan DD termin pertama seluruh desa ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN). 

Sebelumnya, telah dilakukan pengunggahan softcopy laporan realisasi dan capaian penggunaan DD tahap pertama ke sistem yang tersinkron pusat. 

‘’Setelah hardcopy diterima, diproses paling tidak jangka seminggu, baru DD ditransfer ke RKUD,’’ urainya. 

Endang mengakui proses pencairan DD tahap kedua molor dari jadwal yang seharusnya bisa diambil Agustus lalu. Dia menyebut itu di luar kendali pihaknya dan pemerintah desa. 

Dia beralasan kondisi tersebut tidak lepas dari adanya perubahan peraturan seiring keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa bulan April lalu. 

 ‘’Jadi, desa-desa perlu menyesuaikan. Dulu tidak ada aturan untuk mencairkan DD tahap II harus ada persyaratan batas capaian dan realisasi,’’ katanya.

(mn/cor/sib/sib/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia