Rabu, 19 Jun 2019
radarmadiun
icon featured
Mejayan

Seluruh Tanah di Jatim Ditarget Sudah Bersertifikat Tahun Depan

07 November 2017, 14: 00: 59 WIB | editor : Budhi Prasetya

Warga mengangkat tinggi - tinggi sertifikat tanahnya di hadapan Presiden RI Joko Widodo yang melakukan kunker di Kabupaten Madiun, Senin (6/11) 

Warga mengangkat tinggi - tinggi sertifikat tanahnya di hadapan Presiden RI Joko Widodo yang melakukan kunker di Kabupaten Madiun, Senin (6/11)  (R.Bagus Rahadi/Radar Madiun)

MEJAYAN - Ribuan warga penerima sertifikat tanah untuk rakyat mengangkat tinggi-tinggi sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ini setelah setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengomando warga untuk menunjukkan sertifikat tanah miliknya. 

Sedikitnya 8.950 sertifikat dibagikan kepada warga, saat kunjungan kerja (kunker) Jokowi di Kabupaten Madiun.  

‘’Memang itulah aparat, harus melayani masyarakat,’’ tegas Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Alun-Alun Rekso Gati Mejayan, Senin (6/11). 

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, keseluruhan sertifikat diberikan kepada lima warga di kota dan kabupaten berbeda. 

Kabupaten Madiun sebanyak 5.000 sertifikat, Kabupaten Ngawi (2.500), Kabupaten Magetan (1.000), Kota Madiun (200), dan Kabupaten Ponorogo (250). 

‘’Di lima kabupaten dan kota ini sudah terbit 60 ribu sertifikat,’’ urainya.

Dia menargetkan, tahun depan seluruh tanah di wilayah Jatim sudah 100 persen bersertifikat. Paling akhir tanah-tanah tersebut memiliki sertifikat pada 2023 mendatang. 

Sertifikat tersebut memberikan kepastian subjek hak pemilik dan objek atau letak, batas, dan luasannya. Serta dapat digunakan sebagai akses perbankan. 

‘’Ini bagian komitmen BPN dalam melaksanakan perintah bapak presiden,’’ tukasnya.

Mensinergikan target yang dicanangkan presiden, Pemkab Madiun juga telah menjalankan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) proyek operasi nasional agraria (prona). 

Melalui program itu, tanah-tanah yang belum bersertifikat bakal didaftarkan serentak dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Sekaligus menyusun database dan identifikasi tanah yang belum bersertifikat. 

Bukan hanya tanah masyarakat, melainkan juga tanah pemerintah dan tanah kosong. Tahun ini Kabupaten Madiun mendapatkan jatah alokasi anggaran untuk penyertifikatan sebanyak 20.500 bidang. 

‘’Ini juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah yang tidak bersertifikat tersebut,’’ imbuh Bupati Madiun Muhtarom. 

Banyak keuntungan yang didapat masyarakat dari penerbitan sertifikat tersebut. Salah satunya dapat dimanfaatkan untuk mengajukan peminjaman modal atas usaha ekonomi rakyat. Sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

‘’Lahan pertanian yang masuk dalam zona LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan, Red) juga butuh disertifikatkan,’’ ungkapnya. 

(mn/sib/bel/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia