Kamis, 23 May 2019
radarmadiun
icon featured
Mejayan

Pastikan Tak Ada Penambang di Sawahan

08 November 2017, 12: 38: 26 WIB | editor : Budhi Prasetya

tambang ilegal

Sejumlah petugas Satpol PP Provinsi Jatim melakukan penertiban tambang tradisional ilegal di Lebakayu, Kecamatan Sawahan beberapa waktu lalu.  (R.Bagus Rahadi/Radar Madiun)

MEJAYAN - Penertiban usaha ilegal bukan hanya tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun semata. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun turut andil menertibkan usaha ilegal tersebut. 

Seperti halnya keberadaan tambang galian C ilegal di sepanjang bantaran sungai Bengawan Solo. Setidaknya terdapat lima lokasi tambang galian C tradisional di Kecamatan Sawahan. 

Kelima lokasi tambang itu tersebar di Desa Cabean, Lebakayu, Krokeh, Sidomulyo, dan Pucangrejo. Bahkan, Satpol PP Provinsi Jatim sempat turun gunung menutup tambang galian yang menggerus daerah aliran sungai (DAS) tersebut. 

‘’Kami pastikan setelah ditutup tidak ada lagi yang kembali menambang,’’ tegas Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Madiun Suryanto.

Pasca penutupan tambang tradisional, para pengusaha juga telah dimediasi. Tak satu pun dari mereka yang menolak dan menentang penutupan tersebut. 

Mereka pun bersedia memenuhi peraturan yang berlaku. Tidak boleh ada lagi kegiatan di sepanjang DAS, apalagi aktivitas penambangan. 

‘’Sekarang masyarakat sudah paham,’’ terangnya.

Namun, bukan berati DPMPTSP Kabupaten Madiun terlena dengan berhentinya kegiatan penambangan tersebut. Untuk mengantisipasinya, musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) Sawahan turut dilibatkan. 

Apalagi, pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim sudah menyerahkan pengawasan tambang ilegal kepada DPMPTSP Kabupaten Madiun. 

‘’Karena sudah menelan korban jiwa, jangan sampai insiden itu terulang lagi,’’ paparnya.

Suryanto menampik jika sosialisasi larangan kegiatan penambangan di DAS kurang optimal. Sehingga pihaknya kecolongan dengan beroperasinya tambang ilegal di lima desa berbeda tersebut. 

Masyarakat nekat menambang DAS lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Untuk menafkahi keluarga, para pekerja rela bertaruh nyawa dengan menambang secara tradisional tanpa standar pengamanan. 

‘’Jika sudah faktor ekonomi memang sulit,’’ ungkapnya.

DPMPTSP juga enggan disebut kurang memberikan pengawasan terhadap kegiatan penambangan tersebut. Sehingga lima lokasi tambang ilegal beroperasi di DAS selama bertahun-tahun lamanya. 

Menurut DPMPTSP keberadaan tambang ilegal tersebut dikamuflase dengan rimbunnya tumbuhan di sekitaran DAS sehingga tak tampak ada kegiatan penambangan.

(mn/bel/sib/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia