Rabu, 19 Dec 2018
radarmadiun
icon featured
Kota Madiun

KPK Rekom 8 Penawar Virus Korupsi ke Pemkot Madiun

08 November 2017, 14: 00: 59 WIB | editor : Budhi Prasetya

Arif Nurcahyo, Ketua Tim Pencegahan TPK Jatim, Deputi Bidang Pencegahan KPK

Arif Nurcahyo, Ketua Tim Pencegahan TPK Jatim, Deputi Bidang Pencegahan KPK (Bagas Bimantara/Radar Madiun)

MADIUN – Pelaksanaan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel di tubuh Pemkot Madiun diteropong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi antirasuah itu memberi delapan ‘’obat penawar’’ menandai transformasi menuju clean and good government. 

‘’Delapan unsur itu fungsinya meminimalkan tindak pidana korupsi (TPK), dan harus segera dilaksanakan,’’ kata Arif Nurcahyo, ketua Tim Pencegahan TPK Wilayah Jatim, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Senin (6/11).

KPK sengaja come back ke Kota Madiun. Dua petugas dari deputi pencegahan KPK sengaja mencuci otak pejabat pemkot terkait tata kelola penyelengaraan pemerintahan daerah. 

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Bappeda di Graha Krida Praja lantai dua itu diikuti sederet pejabat pemkot. Hadir Kepala Dinas Kominfo Subakri, Kabag Adbang Sulistanti Purwaningtyastuti, dan Inspektur Inspektorat Rully Dwi Ratnawati. 

Ada pula Kepala BPKAD Rusdiyanto, Kepala Bappeda  Totok Sugiharto, dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Harum Kusumawati. Mereka dipimpin langsung oleh Sekda Maidi. 

‘’Kalau ingin bersih, jawabannya ya e-government. Karena semua terintegrasi di sana, termasuk memandirikan ULP.  Di Jatim sudah 18 daerah yang menerapkan e-planning terintegrasi dengan e-budgeting,” urai Arif. 

Delapan obat penawar itu, sebut Arif, untuk membunuh virus korupsi yang menjalar di tubuh Pemkot Madiun. Yakni, penerapan e-planning untuk proses penganggaran. 

Juga penerapan e-procurement dan unit layanan pengadaan (ULP) mandiri dalam proses pengadaan barang dan jasa. 

‘’Pemandirian ULP menjadi salah satu concern KPK. Harus ditata oleh daerah secara bertahap,’’ tegasnya. 

Kendati masih ada debat kusir antara Kemenpan-RB, Kemendagri, dan LKPP terkait pemekaran ULP di tingkat daerah, namun bukan berarti tidak ada solusi. Sebab, KPK dapat menfasilitasinya. 

Hal itu dilakukan KPK untuk menjaga marwah pengadaan barang dan jasa yang bersih dan bebas dari intervensi maupun kepentingan kepala daerah atau pejabat daerah. Khususnya jika ULP dipenuhi kelompok kerja (pokja) hingga Adbang harus melepas ULP-nya. 

‘’Bukan ex officio ULP yang dikedepankan, tapi sub-bagian ULP dari Adbang itu yang harusnya diperkuat,’’ tegas Arif seolah menjawab kegalauan pihak Pemkot Madiun selama ini.

Sebab, lanjut Arif, ULP cerai dari Adbang sudah mendesak karena ke depan dituntut memiliki posisi kuat. Mereka tidak hanya didesain bekerja pasif dengan hanya melempar lelang kegiatan atau program OPD. 

(mn/naz/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia