Minggu, 21 Apr 2019
radarmadiun
icon featured
Ponorogo

Warga Terdampak Proyek Waduk Bendo Tagih Sertifikat 

02 Januari 2018, 13: 16: 54 WIB | editor : Budhi Prasetya

proyek bendo sawoo ponorogo

Rumah-rumah yang bakal ditempati warga terdampak megaproyek waduk Bendo sudah siap dihuni. (Asta Yanuar/Radar Ponorogo)

SAWOO – Relokasi warga Dusun Bendo, Ngindeng, Sawoo ternyata masih manyisakan masalah. Buktinya, meski pembangunan rumah baru untuk warga sudah rampung, mereka tetap ogah pindah. 

Alasannya, warga meminta pemkab merealisasikan kesepakatan yang sebelumnya dibuat saat negosiasi relokasi dulu. Atau minimal dibuat perjanjian baru yang berkekuatan hukum mengikat sebelum benar-benar pindah. 

‘’Selama ini kesepakatan hanya hasil notulensi rapat yang belum dikuatkan dengan perjanjian hitam di atas putih,’’ kata perwakilan warga Dusun Bendo, Mursyid Hidajat.

Sebelumnya, Mursyid mengungkapkan sudah ada kesepakatan antara warga Dusun Bendo dengan pemkab. Kesepakatan itu dibuat berdasarkan permintaan warga sebelum menerima dan menyetujui untuk pindah ke lahan relokasi. 

Permintaan warga yang terdiri dari 16 item itu diajukan ke pemkab pada November 2013 lalu. Dan baru mendapat tanggapan dari pemkab pada Agustus 2015. 

‘’Memang tidak semua permintaan itu dikabulkan pemerintah dan warga juga sudah memberikan tanggapan balik,’’ ungkapnya.

Di antara permintaan yang dapat direalisasikan pemkab yakni soal tempat relokasi, sertifikat hak milik, konsep pembangunan rumah, pembangunan fasilitas umum (fasum), lahan pengganti pertanian siap tanam, melibatkan warga dalam proyek waduk, ritual bedol desa dan pembangunan jalan poros. 

‘’Yang tidak bisa dipenuhi itu hanya penggantian lahan dua kali lipat, tapi warga sudah memakluminya,’’ terangnya.

Yang paling mendesak saat ini menurut Mursyid yakni soal sertifikat hak milik (SHM) atas tanah dan bangunan yang akan diserahkan kepada warga. Sebelumnya warga dan pemkab sudah sepakat begitu relokasi SHM sudah dipegang warga. 

Tapi sekarang malah terdengar kabar bahwa kalau warga tidak pindah lebih dulu, sertifikat tidak bisa diproses. ‘’Mana ada syarat sertifikat bisa diurus harus pindah dulu, ini kan tidak masuk akal,’’ ungkapnya.

Selain soal sertifikat, anggota DPRD Ponorogo ini juga menyebut masih banyak kesepakatan lain yang belum direalisasikan pemkab. Termasuk tentang nilai taksiran ganti rugi bangunan milik warga, lahan siap tanam, fasum dan lainnya. 

Mursyid mendesak agar pemkab lebih peduli terhadap warga. Sebab, selama ini warga tidak pernah menolak atau mempersulit pembangunan waduk tersebut. 

‘’Hanya berharap komitmen yang dari awal sudah dibangun itu segera direalisasikan,’’ tegasnya.

Menurutnya, permintaan yang sudah disepakati dulu itu sebenarnya jadi satu paket. Hingga saat ini, Mursyid memastikan belum ada warga yang menerima sertifikat. 

Dia khawatir apa yang terjadi di Jerakah, Sambit sekitar dua dekade lalu terulang. Di mana warga yang sudah telanjut direlokasi belum menerima sertifikat hak milik. 

Padahal tanah asli mereka yang terdampak bencana juga sudah tidak lagi menjadi hak. Mursyid berharap jika memang kesepakatan itu belum bisa direalisasikan dengan alasan masuk akal, paling tidak dibuatkan perjanjian berkekuatan hukum. 

‘’Agar warga bisa pindah dengan tenang, itu saja,’’ ujarnya. 

(mn/tif/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia