Rabu, 19 Dec 2018
radarmadiun
icon featured
Kota Madiun

Penyidik KPK Kembali Datangi Balai Kota Madiun 

06 April 2018, 02: 53: 44 WIB | editor : Budhi Prasetya

kasus gratifikasi PBM

KEMBALI LAGI : Tiga penyidik KPK meninggalkan Balai Kota usai mengembalikan berkas penyidikan korupsi gratifikasi Pasar Besar Madiun, Kamis (5/4).  (Bagas Bimantara/Radar Madiun)

MADIUN – Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menginjakkan kaki di KOta Madiun. Sedikitnya tiga orang komisi antirasuah itu terlihat di Balai Kota Madiun  Kamis kemarin (5/4).  

Pantauan Jawa Pos Radar Madiun, ketiga penyidik KPK datang sekitar pukul 09.00 Wib. Mereka terlihat turun dari mobil Toyota Kijang Innova berpelat Surabaya, L 1991 DA. 

Ketiganya langsung menuju ruang transit pemkot. Seorang di antaranya tampak menyeret koper warna biru muda. 

Sementara dua penyidik lainnya menenteng map berwarna merah berisikan berkas cukup tebal. Sejumlah pejabat tampak hilir mudik satu per satu termasuk sekretaris disbudparpora. 

‘’Pengembalian berkas saja,’’ dalih Sekretaris Disbudparpora Hanto Margono.

Hanto Margono adalah pejabat pertama yang tampak memenuhi panggilan KPK. Eks sekretaris dinas kebersihan dan pertamanan (DKP) itu datang dan keluar dari ruang transit. 

Dia berada di dalam ruangan kurang lebih 15 menit. Hanto lantas menenteng dua map kecil berwarna cokelat. 

Menurutnya, dua bendel berkas itu hendak diserahkan pada Kepala Disbudparpora Agus Poerwowidagdo yang kala itu menjabat kepala DPPKAD. Pengembalian berkas itu berkaitan dengan kasus yan mebelit mantan Wali Kota Bambang Irianto (BI). 

‘’Isinya apa saya kurang tahu. Hanya mewakili saja, karena beliau (pak Agus, Red) sedang dinas di Jakarta,’’ katanya. 

Sementara itu, Kasi Pengelolaan SDA dan Drainase DPUTR Mas Kahono Pekik  mengutarakan hanya tiga pejabat dan mantan pejabat yang memenuhi panggilan KPK.  

Selain dirinya, sekdin DLH dan eks kepala DPU yang juga Direktur PD Aneka Usaha Trubus Reksodirejo memilih menghadiri undangan tersebut. 

Pekik tiba terakhir sekitar pukul 10.30 Wib. Kepada wartawan Jawa Pos Radar Madiun, dia menyatakan jika sejumlah dokumen yang dikembalikan berkaitan dengan dokumentasi pembangunan PBM.  

‘’Total ada enam berkas, semuanya dokumen PBM,’’ ujarnya.

Kata dia, pengembalian berkas yang sebelumnya sempat disita dilakukan lantaran perkara gratifikasi pembangunan PBM yang menyeret eks wali kota Madiun Bambang Irianto telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. 

Lantas, bagaimana dengan sejumlah berkas perencanaan dan penganggaran PBM yang juga sempat disita dari DPUTR? ‘’Mungkin di keuangan (BPKAD) kalau itu,’’ lanjut Pekik seraya meninggalkan awak media.

Informasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah pejabat dan eks pejabat Pemkot Madiun dipanggil penyidik KPK dalam proses pengembalian berkas itu. Namun, tak semua pejabat hadir. 

Hanya eks Kepala DPU Trubus Reksodirjo dan  Kasi Pengelolaan SDA dan Drainase DPUTR Mas Kahono Pekik yang terlihat hadir memenuhi panggilan. Termasuk Andika, mantan sekretaris pribadi eks Sekda Kota Madiun. 

(mn/jpr/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia