23.6 C
Madiun
Sunday, November 27, 2022

TAG:

angkutan umum

Angkot-Angdes di Kabupaten Madiun Makin Ditinggalkan

Moda transportasi umum jenis angkutan kota (angkot) maupun desa (angdes) di Kabupaten Madiun semakin langka. Catatan dinas perhubungan (dishub) setempat, selama empat tahun terakhir jumlah pengajuan izin trayek jenis angkutan tersebut menunjukkan tren penurunan.

Lama Tak Terawat, Dua Halte di Kota Madiun Direhab

Dua unit halte di Kota Madiun yang lama “dibiarkan” tak terawat akhirnya direhab. Keduanya di Jalan Mayjen Sungkono. Yakni, dekat Pasar Pancasila dan barat Pasar Sleko. Itu sebagai upaya mendukung pengembangan estetika sekaligus operasional transportasi darat di Kota Madiun.

Kota Madiun Dinilai Layak Terapkan Angkutan Massal

Potensi Kota Madiun dilirik pemerintah pusat. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menerapkan layanan angkutan perkotaan dengan skema buy the service (BTS) di kota ini. Rencana menggalakkan angkutan massal itu bakal direalisasikan tahun depan.

Harus Jamin Aman-Nyaman, Angkutan Umum Berizin ketika Angkut Anak Sekolah

Protes Paguyuban Mikromini Lawu Indah ihwal maraknya angkutan antar-jemput siswa ilegal agaknya tidak berlarut-larut. Dalam pertemuan antara dinas perhubungan (dishub) dengan dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) Jumat (23/9) lalu, permohonan kelompok itu diakomodasi.

Komisi IV DPRD Ngawi Desak Penertiban Angkutan Gelap

Komisi IV DPRD Ngawi satu suara dengan Paguyuban Mikromini Lawu Indah. Aktivitas kendaraan berpelat nomor hitam yang mengantar-jemput pelajar harus ditertibkan. Praktik tersebut dipandang mematikan bisnis jasa angkutan minibus.

Buta Angkutan Antar-Jemput Siswa Mandiri, Diduga Keinginan Siswa dan Wali Murid

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ngawi buta ihwal angkutan antar-jemput siswa layanan lembaga pendidikan. Musyawarah kerja kepala (MKK) SMP maupun SD tidak meminta izin pelaksanaan layanan tersebut. ‘’Tidak perlu izin karena menjadi kebijakan masing-masing sekolah,’’ kata Kepala Dikbud Ngawi Sumarsono, Kamis (21/9).

Intervensi Pemprov Jatim Pasca Kenaikan BBM, Bebaskan PKB Ojol dan Angkot

Ini angin segar bagi para pengemudi ojek online (ojol) dan angkutan kota (angkot) pasca kenaikan harga BBM. Pemprov Jatim mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi kedua jenis transportasi umum itu. ‘’Khusus untuk pelat Jawa Timur yang jatuh tempo mulai 19 September sampai 15 Desember 2022,’’ kata Muh. Saini, pengelola data pelayanan perpajakan Samsat Kota Madiun, Kamis (22/9).

Angkutan Pelajar Tak Berizin di Ngawi Bakal Didata

Peraturan harus ditegakkan. Kasatlantas Polres Ngawi AKP Djoko Winarto menegaskan bahwa kendaraan nopol berwarna hitam bukan golongan angkutan umum. Sebagaimana aturan main Undang-Undang (UU) 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Muak Angkutan Gelap Merajalela, Para Sopir Minibus Geruduk Kantor Dishub Ngawi

Kekesalan para pelaku usaha angkutan umum di Ngawi sudah sampai di ubun-ubun. Mereka muak dengan maraknya kendaraan roda empat berpelat nomor (nopol) hitam yang dimanfaatkan untuk mengangkut penumpang. Persoalan yang telah berlangsung setahun itu lantas disampaikan ke dinas perhubungan (dishub).

Angkutan Umum Makin Ditinggalkan, Butuh Terobosan Kembalikan Masa Jaya

Moda transportasi umum di Pacitan kian sepi. Saban hari, lalu-lalang mobil pelat kuning itu kian berkurang. Tak hanya kendaraan besar, angkutan pedesaan (angkudes) juga minim.

Berita Terbaru

/