Membengkaknya anggaran untuk belanja pegawai hingga 37 persen dicermati dewan. Meski pembiayaan merupakan anggaran wajib, namun tingginya pembiayaan tersebut membuat pemerataan anggaran daerah terseok.
Draf Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022 yang diajukan Pemkot Madiun mendapat sorotan dari DPRD setempat. Kemarin (11/8), tujuh fraksi menyampaikan pemandangan umum (PU) atas rancangan peraturan daerah (raperda) APBD-P tersebut.
Plafon belanja tidak terduga (BTT) pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022 membengkak. Sebelumnya, di APBD 2022 induk sebesar Rp 8,7 miliar, di PAK nanti menjadi Rp 32,9 miliar atau naik sekitar 276 persen. Atau hampir tiga kali lipat.
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Madiun 2022 segera dibahas. Itu setelah legislatif dan eksekutif menyepakati draf tersebut dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (2/8).
Pelaksanaan APBD Pacitan tahun lalu menyisakan catatan. Terungkap bahwa sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) Pacitan tahun lalu melonjak lipat dua dibandingkan 2020.
Program gas ekonomi rem Covid-19 yang didengungkan Wali Kota Madiun Maidi berbuah manis. Kinerja keuangan Pemkot Madiun sepanjang 2021 menunjukkan tren positif meski masih dalam situasi pandemi virus korona.
Seluruh fraksi di DPRD Kota Madiun resmi menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2021 Wali Kota Maidi kemarin (25/5). Kendati begitu, semua fraksi juga memberikan rekomendasi. Bahkan, Fraksi Perindo memberi catatan.
Eksekutif masih bersikukuh bila sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun lalu disebabkan karena irit. Kepala Bappeda Litbang Magetan Elmy Kurnianto Widodo berkelit bahwa Silpa 2021 disumbang efisiensi dalam membelanjakan uang daerah.
Tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2021 mencoreng Pemkab Magetan. Terlepas dari Bupati Magetan Suprawoto yang berhasil menyabet sederet prestasi, bawahannya di pemerintahan rupanya lemah dalam merealisasi rencana yang telah disusun.
